Hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA) 2026 semestinya tidak dibaca sebagai deretan angka biasa. Ia adalah cermin yang memperlihatkan mutu pembelajaran secara telanjang. Kemendikdasmen menyebut TKA 2026 diikuti 8.708.891 murid dari 8.875.362 murid yang terdaftar pada jadwal utama, dengan tingkat partisipasi nasional 98,12 persen. Secara nasional, rerata Bahasa Indonesia jenjang SD/MI mencapai 60,14 dan Matematika 43,41; sedangkan jenjang SMP/MTs mencatat Bahasa Indonesia 60,83 dan Matematika 40,34. Namun, di balik angka-angka nasional yang tampak moderat, terdapat kantong-kantong krisis pendidikan yang membutuhkan perhatian serius. Angka ini menunjukkan satu pesan penting bahwa masalah numerasi masih menjadi pekerjaan rumah nasional, tetapi beberapa daerah menghadapi krisis yang jauh lebih dalam.
Salah satu yang paling mengkhawatirkan adalah Provinsi Maluku Utara. Hasil TKA memberikan potret yang jujur, sekaligus menyakitkan, tentang kondisi pendidikan kita. Kita tidak bisa lagi berlindung di balik rata-rata nasional yang tampak “aman”. Di balik angka-angka itu, terdapat luka menganga di wilayah timur Indonesia, tepatnya Maluku Utara yang dikenal dengan satu-satunya provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia. Angka-angka ini adalah diagnosis, bukan vonis. Namun, tanpa tindakan yang cepat, tepat, dan berbasis bukti, vonis kegagalan sistemik tak terelakkan.
Maluku Utara berada pada posisi yang patut disebut darurat. Hal ini tampak rerata hasil TKA Maluku Utara untuk jenjang SD/MI tercatat hanya 46,41 pada Bahasa Indonesia dan 35,69 pada Matematika. Pada jenjang SMP/MTs, rerata Bahasa Indonesia hanya 49,16 dan Matematika 36,15. Dengan demikian, masalahnya bukan hanya murid belum kuat dalam berhitung, tetapi juga belum cukup kuat dalam memahami teks, bernalar, dan mengolah informasi dasar.
Pendidikan dasar di Maluku Utara sedang mengalami krisis fondasi. Krisis itu menjadi lebih serius karena rendahnya capaian akademik bertemu dengan masalah transisi sekolah. Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda dalam Musrenbang RKPD 2027, mengungkapkan sekitar 50 persen lulusan SD di delapan kabupaten tidak melanjutkan ke SMP, sedangkan sekitar 30 persen lulusan SMP tidak melanjutkan ke SMA (RRI Ternate). Artinya, persoalan Maluku Utara bukan hanya mutu pembelajaran di dalam kelas, tetapi juga kebocoran besar pada jenjang pendidikan. Anak-anak tidak hanya belajar dengan capaian rendah; sebagian dari mereka bahkan berhenti sebelum memiliki bekal pendidikan yang memadai.
Alasan geografis memang tidak dapat diabaikan. Maluku Utara adalah wilayah kepulauan, dengan tantangan jarak, transportasi laut, biaya mobilitas, distribusi guru, dan akses layanan pendidikan. Akan tetapi, geografi tidak boleh terus dipakai sebagai selimut pembenar. Apabila setengah lulusan SD di sejumlah kabupaten tidak sampai ke SMP, maka masalahnya sudah melampaui hambatan alam. Ini adalah tanda lemahnya perencanaan layanan pendidikan dasar, rapuhnya pendataan anak usia sekolah, rendahnya efektivitas pengawasan pemerintah daerah, dan belum hadirnya desain afirmasi yang kuat untuk anak-anak di pulau kecil, desa terpencil, dan keluarga miskin.
Data pembangunan pendidikan juga menunjukkan kesenjangan internal yang tidak bisa diabaikan. BPS Maluku Utara mencatat pada 2025 rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas mencapai 9,50 tahun, sedangkan harapan lama sekolah anak usia 7 tahun mencapai 13,76 tahun. Angka provinsi ini terlihat cukup baik di permukaan. Namun, ketika dibaca pada level kabupaten/kota, ketimpangan segera terlihat. Satu Data Maluku Utara mencatat rata-rata lama sekolah Kota Ternate mencapai 12,09 tahun, sedangkan Pulau Morotai hanya 7,91 tahun dan Pulau Taliabu 8,15 tahun. Jurang ini menunjukkan bahwa akses pendidikan dan mutu pembelajaran belum bergerak merata antardaerah.
Karena itu, pendekatan yang dibutuhkan bukan sekadar menambah program, melainkan membangun tata kelola darurat pendidikan berbasis bukti. Hasil TKA 2026 harus dipakai sebagai alat diagnosis, bukan arsip administrasi. Setiap kabupaten/kota perlu memetakan sekolah dengan capaian literasi dan numerasi paling rendah, mengidentifikasi kecamatan dengan angka transisi SD ke SMP paling lemah, serta membuka data tersebut kepada publik. Kepala daerah tidak cukup menyatakan prihatin. Mereka harus menunjukkan peta masalah, rencana intervensi, target tahunan, anggaran, dan indikator keberhasilan.
Pemerintah sebenarnya telah mulai bergerak melalui revitalisasi sekolah. BPMP Maluku Utara mencatat program revitalisasi sekolah tahun 2025 mengalokasikan Rp208,5 miliar untuk 186 satuan pendidikan, terdiri atas 15 PAUD, 75 SD, 61 SMP, dan 35 SMA. Program ini penting, tetapi pembangunan fisik tidak boleh berhenti sebagai proyek gedung. Ruang kelas yang diperbaiki harus diikuti dengan guru yang hadir, pembelajaran yang bermutu, buku yang cukup, asesmen yang digunakan, serta program remedial yang terukur. Infrastruktur tanpa perbaikan pembelajaran hanya akan menghasilkan bangunan baru dengan masalah lama.
Kebijakan pendidikan jarak jauh juga patut diapresiasi, terutama untuk wilayah kepulauan. Pemerintah Maluku Utara telah menyiapkan model Sekolah Terbuka berbasis digital khusunya jenjang SMA/SMK sebagai pilot project nasional untuk menjawab hambatan akses di wilayah terpencil. Pemerintah kabupaten/kota harus mengambil inisiatif serupa untuk jenjang SD dan SMP, dengan memanfaatkan perangkat digital yang telah didistribusikan pemerintah pusat, dan membangun pusat-pusat belajar komunitas di desa-desa yang tidak memiliki akses internet. Tanpa ekosistem pendukung, sekolah digital hanya akan menjadi slogan modern di atas realitas yang masih timpang.
