Mimbartimur.com – Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, menyambut hangat pengukuhan Pengurus DPD dan DPC Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) se-Maluku Utara masa bakti 2026-2031.
Kegiatan pengukuhan tersebut yang digelar di Halmahera Tengah pada Kamis (18/6), dipimpin langsung oleh Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Reda Manthovani.
“Kehadiran beliau menjadi dorongan bagi kita semua di daerah untuk terus berkontribusi dalam pembangunan, sekaligus memperkuat komitmen tata kelola desa yang bersih,” ujar Gubernur Sherly di hadapan para pengurus dan tamu undangan.
Sherly menyampaikan apresiasi mendalam atas kesediaan Jamintel Kejagung RI untuk melantik langsung kepengurusan baru ini. Menurutnya, kehadiran pejabat tinggi negara tersebut memberikan suntikan moril dan semangat besar bagi seluruh pemangku kepentingan dalam upaya mempercepat pembangunan dari pinggiran di Maluku Utara.
“Pengukuhan ini bukan sekadar seremonial formal, melainkan manifesto langkah nyata bagi bapak dan ibu pengurus. Ke depan, mari bersama-sama melangkah secara sinergis untuk membangun, memajukan, dan memandirikan desa-desa di seluruh wilayah Maluku Utara,” tandasnya.
Lebih lanjut, Sherly memberikan ucapan selamat bertugas kepada seluruh pengurus DPD dan DPC ABPEDNAS Maluku Utara yang baru saja resmi menjabat. “Aamanah baru ini membawa tanggung jawab besar untuk membawa perubahan nyata, khususnya dalam mengoptimalkan potensi serta kesejahteraan masyarakat di level akar rumput,” pungkasnya.
Sementara Jamintel Kejagung RI, Reda Manthovani, menjelaskan bahwa langkah ini linier dengan program ‘Jaga Desa’ yang diinisiasi Kejaksaan untuk memastikan desa dikelola secara tertib, transparan, dan akuntabel. Kejaksaan melalui fungsi intelijen berkomitmen hadir mendampingi aparatur desa demi meminimalisasi potensi pelanggaran hukum dalam pengelolaan anggaran.
“Dengan lebih dari 75 ribu desa di Indonesia, sinergi antara Kejaksaan dan BPD menjadi krusial. Peran BPD dalam legislasi dan pengawasan menjadikannya garda utama tata kelola desa, sehingga penguatan kapasitas serta integritasnya sangat diperlukan untuk mencegah penyimpangan sejak dini,” ungkap Reda Manthovani.
Disaat yang sama, Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Farid Ahmad, yang turut hadir dalam acara tersebut, mengapresiasi semangat kolaborasi desa di Maluku Utara. Dirinya menilai struktur ABPEDNAS yang solid di daerah akan mempercepat realisasi program-program prioritas nasional yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
“Saya menyampaikan salam hangat dari Presiden Prabowo kepada seluruh rakyat Maluku Utara. Pengukuhan ABPEDNAS ini menjadi angin segar bagi pembangunan berkelanjutan di daerah, sekaligus jembatan aspirasi yang efektif antara pemerintah desa dan pusat,” tutur Raffi Ahmad.
Sebagai penguat komitmen, agenda ini ditutup dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kejagung RI dan ABPEDNAS sebagai landasan hukum sinergi pengawasan desa. Gubernur Sherly menekankan pentingnya PKS ini agar program kerja serta alokasi Dana Desa di Malut benar-benar tepat sasaran dan memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat.
***
