Mimbartimur.com  menyoroti sejumlah kasus korupsi di Maluku Utara, termasuk dugaan pemotongan Dana Alokasi Khusus () di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Maluku Utara.

, menyebut dugaan potongan itu juga menyasar kepala-kepala sekolah sebagai pelaksana proyek DAK swakelola. Menurutnya, pemotongan anggaran pendidikan itu dilkukan sebelum proyek swakelola dikerjakan.

“Pemotongan sebesar 15 sampai dengan 25 persen, dugaan itu benar. Itu dilakukan saat ini oleh oknum dilingkup “, kata Abdul Kadir dalam keterangan pers yang digelar Gerakan Ultimatum Indonesia di Hotel Ayu Lestari, Jumat (11/10).

Abdul Kadir menyebut indikasi pemotongan DAK tersebut mestinya menjadi fokus utama Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara untuk mengungkap dengan meminta keterangan pihak-pihak yang terlibat sebagai pengguna anggaran.

“Gerakan Ultimatum Indonesia meminta agar proaktif menangani kasus ini. Segera panggil rekanan, terutama kepala-kepala sekolah sebagai pengguna anggaran. Proyek pasti mangkarak karena banyaknya ptongan”, pungkasnya.

Lebih lanjut, Abdul Kadir menambahkan dugaan pemotongan dana pendidikan ini sangat muda diungkap bila Kejati Maluku Utara tidak mengabaikan pihak-pihak yang terlibat dalam penggunakan anggaran proyek DAK Dikbud.

“Sederhana saja untuk mengungkap kasus ini, Jaksa dan BKP cukup panggil dan mintai mereka keterangan terkait adanya pemotongan atau tidak. Itu pasti terungkap kalau benar-benar serius menangani perkara ini”, pintahnya.

-- --

Sementara Koordinator Gerakan Ultimatum Indonesia, Riyanda Barmawi menyampaikan pihaknya menduga pemotongan anggaran pendidikan itu diduga melibatkan Penjabat Gubernur Maluku Utara Samsuddin Abdul Kadir sebagai aktor.

“Kami menduga Penjabat Gubernur Maluku Utara mengarahkan sejumlah oknum tertentu untuk meminta fee sebesar 15 persen hingga 25 persen kepada rekanan dan kepala-kepala sekolah penerima DAK 2024 khususnya fisik”, ungkap Riyanda kepada awak media.

Azzahra
Editor
Mimbar Timur
Publikasi