“Komoditi utama masyarakat tidak dikelola dalam industri, namun komoditi ekspor memilik industri besar. Ketimpangan pembangunan juga berpotensi menggerakan kerawanan sosial jika terus terjadi ketimpangan antara komoditi ekspor dan komoditi rakyat”, tambahnya.
Tak hanya itu, kata Mukhtar, kopra juga menjadi alat kendali kemiskinan dan nilai tukar petani yang memerlukan perhatian serius dan harga barang konsumsi yang mahal menjadi problem utama kemiskinan pedesaan.
“Biaya hidup masyarakat Maluku Utara pun tergolong termahal di Indonesia. Mungkin beberapa data itu bisa membantu para calon kepala daerah untuk bisa menyampaikan janji kepada masyarakat yang lebih rasional dan terukur”, pungkas Mukhtar Adam.
“Sisi lain pemerintahan sebelumnya telah gagal mengelola APBD yang melahirkan utang yang cukup tinggi menjadi beban bagi pemerintahan baru hasil Pilkada 2024, yang di prediksi mencapai 1,5 Triliun, menjadi wajah buruk pemerintahan saat ini yang amburadul dalam tata kelola keuangan”, tutupnya.
***
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.