Muamil menilai penggunaan anggaran hanya untuk belanja tiga item ATK yang tak wajar perlu mendapat perhatian serius oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Maluku Utara. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari praktek korupsi di tubuh pemerintah Kota Ternate.

“Seharusnya ada audit karena sudah melampaui batas kewajaran dalam penggunaan anggaran. Harus jadi perhatian pihak berwenang demi terciptanya pemerintahan yang bersih dari kolusi, korupsi dan nepotisme”, tutupnya.

***

Baca Juga:Rp 4,8 Miliar Insentif Pemuka Agama di Kota Tidore Jadi Temuan BPK, Praktisi Colek Penegak Hukum
Tag Terkait:
Suk Kri
Penulis
Azzahra
Editor
Mimbar Timur
Publikasi