Mimbartimur.com – Tanggal 18 September 1811 adalah tanggal dimulainya kekuasaan Ingris di Hindia. Gubernur Jenderal Lord Minto secara resmi mengangkat Thomas Stamford Raffles sebaai penguasa. Pusat pemerintahan Inggris berkedudukan di Batavia.
Sebagai penguasa di Hindia, Raffles mulai melakukan langkah-langkah untuk memperkuat kedudukan Inggris di tanah jajahan. Dalam rangka menjalankan pemerintahannya, Raffles berpegang pada tiga prinsip.
Pertama, segala bentuk kerja rodi dan penyerahan wajib dihapus, diganti penanaman bebas oleh rakyat. Kedua, peranan para bupati sebagai pemungut pajak dihapuskan dan para bupati dimasukkan sebagai bagian pemerintah kolonial.
Ketiga, atas dasar pandangan bahwa tanah itu milik pemerintah, maka rakyat penggarap dianggap sebagai penyewa. Berangkat dari tiga prinsip itu Raffles melakukan berbagai langkah, baik yang menyangkut bidang politik pemerintahan maupun bidang sosial ekonomi.
Kebijakan dalam Bidang Pemerintahan
Dalam menjalankan tugas di Hindi, Raffles didampingi oleh para penasihat yang terdiri atas : Gillespie, Multinghe, dan Crassen. Secara geopolitik, Jawa dibagi menjadi 16 kerisedenan.
Selanjutnya unutk memperkuat kedudukan dan mempertahankan keberlangsungan kekuasaan Inggris, Raffles mengambil strategi membangun hubungan baik dengan para pangeran dan penguasa yang sekiranya membenci Belanda.
Strategi ini sekaligus sebagai upaya mempercepat penguasaan Pulau Jawa sebagai basis kekuatan untuk mengusir Belanda dari Hindia. Tetapi tampaknya Raffles tidak tahu balas budi. Setelah berhasil mengusir Belanda dari Hindia, Raffles mulai tidak simpati terhadap tokoh-tokoh yang membantunya.
Sebagai contoh dengan apa yang terjadi pada Raja Palembang, Burhanuddin. Raja Burhanuddin termasuk raja yang banyak jasanya terhadap Raffles ikut mendukung usaha Najamuddin untuk menggulingkan Raja Burhanuddin.
Pada waktu raffles berkuasa, konflik lingkungan istana kesultanan Yogyakarta nampaknya belum surut. Sultan sepuh yang pernah dipecat oleh Daendels, menyatakan diri kembali sebagai Sultan Hamengkubuwana II dan Sultan Raja dikembalikan pada kedudukannya sebagai putera mahkota.
