Mimbartimur.com – Wakil Bupati Halmahera Selatan, Helmi Umar Muchsin menghadiri Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia dan Indonesia Fintech Summit Expo (FEKDI x IFSE) 2026 dan Rakornas Pengendalian Inflasi serta Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (PPDD) di Jakarta International Convention Center pada Kamis (24/9).
“Pertemuan nasional ini menyatukan langkah kepala daerah dengan pemerintah pusat dalam mempercepat digitalisasi daerah serta mengendalikan inflasi. Bagi Kabupaten Halmahera Selatan, transformasi digital menjadi kunci utama untuk memangkas rentang layanan dan membuka akses ekonomi warga”, kata Helmi kepada mimbartimurcom.
Menurutnya, di tengah laju inovasi kebutuhan warga sebagai ukuran utama keberhasilan teknologi yang mampu menyederhanakan urusan masyarakat serta memperkuat keterbukaan tata kelola pemerintah daerah secara cepat dan tepat.
“Digitalisasi bukan sekadar memindahkan transaksi dari tunai ke elektronik. Hal paling penting ialah bagaimana teknologi memperpendek jarak pelayanan, mempercepat urusan masyarakat, dan membuat tata kelola semakin transparan,” ujar Helmi.
Helmi menjelaskan, pemerintah berkomitmen memperluas Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) dan mengoptimalkan kanal pembayaran nontunai. Langkah ini, kata dia, diarahkan untuk menciptakan proses administrasi yang lebih efisien, akuntabel, dan mudah diakses lintas pulau.
“Sebagai daerah kepulauan, kami membutuhkan sistem yang mampu menjangkau warga lintas pulau dan kecamatan. Perluasan kanal pembayaran, integrasi data, dan pelayanan digital harus dibangun agar mudah digunakan serta aman bagi seluruh masyarakat,” jelasnya.
Lebih lanjut, Helmi menekankan pentingnya membangun ekosistem digital yang inklusif agar memberi dampak langsung pada perekonomian lokal. Ia menuturkan, adaptasi pemerintah daerah harus berjalan beriringan dengan peningkatan kesiapan masyarakat serta penguatan sektor usaha kecil.
“Transformasi ini harus memberi ruang yang lebih besar kepada pelaku usaha dan UMKM untuk terhubung dengan sistem ekonomi formal. Manfaatnya mesti hadir sampai kepada masyarakat, bukan hanya terlihat pada perubahan sistem di kantor pemerintahan,” lanjut Helmi.
Selain digitalisasi, Helmi menuturkan, pengendalian inflasi dan stabilitas harga kebutuhan pokok menjadi fokus perhatian serius. Menurut Helmi, ketepatan data, kelancaran distribusi, serta kolaborasi lintas sektor menjadi kunci utama menjaga daya beli masyarakat di wilayah kepulauan.
“Pengendalian inflasi membutuhkan data yang akurat, distribusi yang terjaga, dan kolaborasi yang kuat. Praktik baik dari forum ini akan kami sesuaikan dengan kebutuhan Halmahera Selatan agar pelayanan semakin dekat dan hasilnya benar-benar dirasakan masyarakat,” pungkasnya.
***
