Mimbartimur.com – Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Ternate, Rusan Taib dinilai kehabisan akal menanggapi sorotan publik terkait proyek pangkalan ojek yang menelan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp 660 Juta Rupiah.
Bagaimana tidak, Rusan bukannya mengakui proyek tersebut tidak sesuai prosedur karena tidak memiliki status hukum yang jelas. Namun, mengklaim bahwa pangkalan ojek sama halnya dengan halte yang kerap dijumpai di pusat kota besar.
Pengamat Kebijakan Publik Maluku Utara Muamil Sunan menyampaikan pernyataan yang disampaikan Kepala Dinas PUPR Kota Ternate melalui media daring baru-baru ini hanyalah pengalihan kesalahan yang jelas tidak dibenarkan regulasi.
“Nomenklatur kegiatannya jelas tercatat pangkalan ojek, bukan halte ojek. Jadi itu dua kata yang berbeda sehingga fungsinya pun jelas akan berbeda”, ujar Muamil kepada mimbartimurcom saat ditemui pada Kamis (5/09) dini hari.
Menurutnya, proyek yang masih dalam tahapan lelang di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) milik Kota Ternate secara jelas nomenklaturnya tercatat pangkalan ojek. Bahkan, informasi itu bisa diakses dengan muda oleh masyarakat umum.
Muamil mengatakan manajemen transportasi yang dirancang oleh pemkot dimasa pemerintahan Tauhid Solemen tak sesuai bahkan banyak pembangunan fasilitas angkutan yang kehilangan asas manfaat bagi masyarakat.
“Manajemen transportasi yang kacau, bisa dilihat dari fungsi terminal angkutan umum yang sudah berubah tempat penjualan pedagang, bukan lagi tempat transit angkutan umu. Mestinya pemkot bisa menata ulang agar ada manfaatnya, bukan menghamburkan anggarang dengan membangun pangkalan ojek yang jelas bukan visi misi walikota”, pungkasnya.
Lebih lanjut, Muamil menyarankan Walikota Ternate Tauhid Soleman fokus terhadap menajemen kembali transportasi dan menyelesaikan permasalahan utama yang ada di masyarakat baik sampah, air bersih serta ketimpangan pembangunan infrastruktur hingga kesenjangan sosial.
“Pengelolaan anggaran di pemerintahan ini terkesan berorientasi proyek, buka untuk menyelesaikan permasalahan utama masyarakat. Selama periode Tauhid Soleman, penyerapan anggaran sangat besar hanya untuk proyek-proyek fisik di pusat kota, sehingga tiga wilayah kecamatan terluar bisa dikatakan tidak mendapatkan porsi anggarang yang cukup”, tambahnya.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.