Mimbartimur.com – Anggaran pembangunan pangkalan ojek di Kota Ternate menyita perhatian publik. Pasalnya, proyek yang dianggap tidak selaras dengan visi misi Tauhid Soleman itu menguras Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp 660 juta rupiah.
Dilansir dari laman LPSE, pembangunan pangkalan ojek dengan pagu anggaran sebesar Rp 660 juta itu melekat di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Ternate. Proyek ini masih dalam tahapan lelang tender yang melibatkan 37 perusahaan.
Pengamat Kebijakan Publik Maluku Utara Muamil Sunan menyampaikan, pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Ternate saat ini semakin buruk. Padahal banyak program prioritas yang belum teralisasi dan masih membutuhkan perhatian serius.
“Penggunaan anggaran sebesar itu hanya untuk membangun pangkalan ojek menunjukan pengelolaan keuangan yang semakin amburadul”, kata Muamil kepada mimbartimurcom saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (04/09) dini hari.
Menurutnya, pembangunan pangkalan ojek yang menguras APBD Kota Ternate hingga ratusan juta itu tidak memiliki status hukum yang jelas. Muamil mempertanyakan bagaimana pemerintah Kota Ternate mempertanggungjawabkan proyek tersebut.
“Ojek itu statusnya ilegal, tidak punya payung hukum. Lalu pangkalan yang dibangun dengan APBD sebesar itu gimana pertanggungjawaban anggarannya. Belum lagi dengan status tanah serta bangunan pangkalan nanti tercatat aset milik dinas apa”, pungkasnya.
Muamil menegaskan sampah di Kota Ternate masih menjadi persoalan urgensi yang harus menjadi prioritas utama Tauhid Soleman sebagai wujud dari janji kampanye sejak mencalonkan diri sebagai Walikota Ternata pada Pilkada 2019 lalu.
“Permasalahan sampah yang semakin parah, namun pemerintah kota malah sibuk dengan membangun pangkalan ojek. Belum lagi PAD yang realisasinya tidak tercapai tapi malah sibuk pemborosan anggaran, tentu ini tidak sejalan dengan visi misi Walikota”, tandasnya.
Muamil meminta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ternate melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pemerintahan Tauhid Soleman yang kerap melakukan pemborosan anggaran melalui program-program yang tidak penting.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.