Namun, faktanya adalah hal-hal penting seperti BOPTN di Kemenristekdikti, Kementerian-kementerian lainnya dengan banyak hal-hal penting yang justru dipangkas hanya demi proyek ambisius presiden.
Poin perlawanan yang sudah disepakati pada saat konsolidasi sebelumnya terdapat di berbagai hal seperti pada sektor pendidikan, sektor pelayanan publik, dan kesehatan yang di kesampingkan pemerintah saat ini.
Seperti kelangkaan LPG, konflik agraria, dan penggusuran merajalela. Selain itu, proyek makanan bergizi gratis yang menyerap anggaran di sektor penting, UU Cipta kerja tidak berpihak pada pekerja, pejabat korup, dan dwifungsi ABRI.
Fathurrahman Al Ramadhani, Mahasiswa Geografi Universitas Gadjah Mada (UGM) berharap agar pemerintah dapat mengkaji ulang kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat serta tidak mengorbankan hal-hal yang lebih penting dan berharap agar aspirasi rakyat didengar oleh pemerintah.
“Kami berharap Bapak Presiden bersama jajarannya di pemerintahan dapat mengkaji kembali kebijakan-kebijakan yang pro rakyat tanpa mengorbankan hal-hal penting khususnya pada bidang pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik. Harapannya juga bapak presiden dapat mendengar aspirasi kami ini”, Ucap Fathurrahman.
