Mimbartimur.com – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) merombak kepengurusan wilayah Maluku Utara. Dalam perombakan ini, Achmad Hatari dan Malik Ibrahim telah dicopot dari jabatan ketua serta sekretaris Dewan Pengurus Wilayah (DPW).

Posisi kedua loyalis Maluku Utara itu digantikan oleh Jakfar Sidik sebagai ketua  dan Husni Bopeng sebagai sekretaris DPW Maluku Utara melalui Surat Keputusan Nomor : 265 -Kpts/DPP-NasDem/VIII/2024.

Pemberhentian Achmad Hatari dan Malik Ibrahim disinyalir karena tidak mengakomodir instruksi keputusan DPP NasDem yang mengusung Benny Laos sebagai dalam kontestasi .

“Mungkin karena dianggap tidak mendukung Benny Laos sehingga DPP mencopot saya. Tapi kalau benar demikian, sungguh ini praktik berpartai yang tidak baik”, ujar Malik kepada tempoco dikutip mimbartimurcom pada, Jumat (30/08).

Menurutnya, pencopotan dirinya dari jabatan Sekretaris DPW Maluku Utara tanpa alasan pasti. Meski begitu, Malik menduga pencopotan tersebut berkaitan dengan dukungan pribadinya terhadap Husain Alting Sjah sebagai .

Lebih lanjut, Malik menuturkan pergantian ketua dan sekretaris Maluku Utara mestinya melalui prosedur serta mekanisme yang tidak bertentangan dengan aturan partai. Politisi senior itu menganggap DPP mengsampingkan loyalitasnya membangun di Maluku Utara.

“Siapapun orang yang punya ambisi untuk menjabat ketua dan sekretaris, seharus dilakukan sesuai dengan mekanisme. Pergantian harus melalui prosedur jangan dengan cara seperti ini”, imbuhnya seperti dikutip mimbartimurcom.

-- --

Sementara ketua pengganti DPW Maluku Utara, Jakfar Sidik menyampaikan pencopotan Achmad Hatari disebabkan karena kondisi kesehatan yang dianggap sudah tidak mampu menjalankan roda organisasi.

Perlu diketahui, pemberhentian Achmad Hatari dan Malik Ibrahim dilakukan dua hari sebelum KPU mengumumkan pembukaan pendaftaran bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara pada kontestasi Pilkada serentak yang dihelat November 2024 mendatang.

Azzahra
Editor
Mimbar Timur
Publikasi