Mimbartimur.com – Pernyataan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Maluku Utara, Iqbal Ruray, yang secara terbuka mengapresiasi PT Harita Nickel atas komitmen kesejahteraan masyarakat Pulau Obi, kini berubah menjadi bola panas politik yang menggulung cepat.
Koordinator Perhimpunan Aktivis Maluku Utara, Yohanes Masudede, menilai pernyataan pimpinan legislatif itu sebagai indikasi awal yang tak bisa diabaikan. Menurutnya, banyak kasus korupsi pejabat publik di Indonesia dimulai dari momen-momen sederhana, yakni pujian yang tidak pada tempatnya, kedekatan yang tiba-tiba muncul, atau narasi positif yang mengabaikan realitas lapangan.
“Dari situlah biasanya terungkap bahwa pejabat tersebut menerima fasilitas tertentu, mulai dari perjalanan dinas yang dibiayai perusahaan, akomodasi, konsumsi, fasilitas kendaraan, hingga pemberian cendera mata bernilai tinggi yang dibungkus sebagai bentuk penghormatan,” ujar Yohanes kepada mimbartimurcom, Kamis (12/12).
Yohanes menjelaskan bahwa meski belum ada bukti hukum, pola komunikasi Ketua DPRD tersebut terlalu serupa dengan pola-pola yang pernah dibongkar KPK di sektor pertambangan. Prakitis hukum ini mengingatkan bahwa sering kali gratifikasi tidak datang dalam bentuk uang tunai, tetapi dalam bentuk fasilitas dan kenyamanan yang diberikan secara halus.
“Saya kasi contoh sederhana seperti perjalanan menggunakan moda transportasi perusahaan, penginapan yang disiapkan oleh pihak korporasi, ruang-ruang eksklusif yang hanya bisa diakses pejabat tertentu, hingga paket pendampingan selama kunjungan lapangan,” katanya.
Lebih lanjut, Yohanes menuturkan dalam banyak kasus terbukti menjadi pintu masuk untuk memengaruhi opini pejabat publik, termasuk ucapan-ucapan yang digunakan perusahaan untuk memperbaiki citra di tengah gelombang kritik. Menurut Yohanes, apresiasi Ketua DPRD Malut tidak boleh dianggap sebagai pernyataan politik biasa.
Ia menilai pernyataan tersebut harus menjadi pintu masuk investigasi awal bagi penegak hukum, untuk menelusuri kemungkinan adanya fasilitas atau bentuk hadiah yang diterima selama atau sebelum kunjungan. “Disini saya mau bilang hukum tidak menunggu skandal besar untuk bergerak, hukum dapat berjalan dari gejala-gejala kecil ketika publik merasa ada ketidakwajaran yang patut diperiksa,” jelasnya.
Pernyataan Iqbal Ruray, kata Yohanes, sangat janggal. Pasalnya, tampil sebagai pihak yang paling bersemangat mempromosikan citra perusahaan tambang ditengah warga di Obi sedang berjuang memperoleh air bersih dan merasa hidup kian terancam dari pencemaran. Secara moral, lanjutnya, telah mencederai perasaan warga Obi, namun secara politik menimbulkan pertanyaan terkait integritas ketua DPRD.
“Jadi wajar dong kalau apabila publik menduga adanya kedekatan yang dilandasi dengan motif tertentu antara pihak perusahaan dan pejabat publik, terutama ketika ucapan pujian datang pada momen perusahaan sedang disorot karena dugaan pencemaran yang merugikan warga,” ujar Yohanes
Ia menyampaikan bahwa ketika pejabat publik terlihat lebih sibuk membela perusahaan dibanding mendengarkan jeritan warga terdampak, publik berhak mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Situasi seperti ini, menurutnya, bukan sekadar kejanggalan biasa, tetapi sinyal awal yang tak boleh diabaikan.
