Lebih lanjut, Marius menambahkan BPK tidak hanya menilai kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga mendorong agar anggaran benar-benar memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Ia menyebut BPK RI juga mendorong seluruh pemerintah daerah di Maluku Utara memperkuat sinergi antara eksekutif, legislatif, dan penyelenggara pemilu.

“Pengelolaan anggaran harus berdampak nyata bagi publik, kolaborasi diperlukan untuk membangun tata kelola yang akuntabel,” pungkasnya. ***

Tag Terkait:
Samsul Bahri
Penulis