Mimbartimur.com – Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Ternate berkomitmen menggenjot optimalisasi penagihan retribusi parkir baik di sejumlah tepi jalan maupun kawasan khusus yang potensial untuk memastikan penerimaan daerah berjalan maksimal dan akuntabel.
Plt. Kepala Dishub Kota Ternate, Faisal Badaruddin mengatakan pemerintah menaruh perhatian besar terhadap penataan serta pengawasan sistem retribusi kendaraan di lapangan. Menurutnya, potensi pendapatan daerah yang diproyeksikan dari sektor parkir strategis menopang pembangunan.
“Potensi-potensi ini dinilai sangat strategis sehingga peningkatan pengawasan dilakukan guna menutup ruang terjadinya kebocoran anggaran retriusi di kawasan komersial. Langkah ini tidak terlepas dari komitmen penerimaan daerah tetap maskimal,” ujar Faisal kepada mimbartimurcom, Selasa (22/09).
Faisal menjelaskan, pihaknya mematok target penerimaan daerah dari retribusi parkir mampu menembus Rp 3 miliar hingga di akhir tahun melalui penataan sisten kerja juru parkir serta pemetaan titik potensi yang terus diperbarui secara berkala.
“Terutama seluruh jajaran personel Dishub dikerahkan untuk memantau langsung aktivitas penagihan di lapangan setiap harinya. Kita tetap optimis target penerimaan hingga akhir tahun dapat tercapai dengan maksimal,” jelasnya.
Dia menegaskan, perolehan tersebut akan meningkat signifikan seiring dengan sisa waktu yang ada menjelang penghujung tahun. Faisal meyakini trend positif realisasi anggaran akan terus terjaga dengan melakukan evaluasi harian untuk memantau pergerakan pencapaian target.
“Per september ini, capaian realisasi retribusi parkir sudah menembus angka dua miliar lebih tentu ini menjadi dasar kuat kami optimis, memasuki akhir tahun nanti capaian PAD dari sektor retribusi ini bisa mencapai atau bisa saja melebihi target,” tandasnya.
Lebih lanjut, Faisal mengatakan meski masih terdapat selisih dari target, pihaknya terus melakukan evaluasi menyeluruh serta pembenahan tata kelola parkir terus dijalankan secara berkesinambungan dengan fokus terhadap penguatan transparansi penagihan di lokasi pusat keramaian.
“Penataan regulasi serta sistem operasional di lapangan terus dimantapkan agar potensi kebocoran anggaran dapat diminimalisir sekecil mungkin. Kami tentunya, akan aktif mendata ulang kawasan-kawasan pertokoan dan pusat kegiatan ekonomi baru,” katanya. ***
