Mimbartimur.com – Pemerintah Daerah Halmahera Selatan terus membangun sinergi dan koordinasi intensif dengan pemerintah pusat. Langkah strategis ini ditempuh guna memastikan tata kelola keuangan daerah serta program pelayanan publik berjalan optimal dan akuntabel.
Komitmen tersebut ditunjukkan melalui agenda audiensi Bupati Halmahera Selatan, Bassam Kasuba, bersama jajaran Pemda Halmahera Selatan dengan Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta, Jumat (18/9).
Pertemuan yang berlangsung di ruang rapat Ditjen Bina Keuangan Daerah itu dipimpin langsung oleh Direktur Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni. Dalam rombongan Pemda, Bassam tampak didampingi Sekretaris Daerah Abdillah Kamarullah, Asisten, serta Kepala Bappeda Halsel, Muhammad Nur.
Bupati Halmahera Selatan, Bassam Kasuba, menyampaikan apresiasi mendalam atas sambutan hangat dan ruang dialog yang dibuka Kemendagri. Menurutnya, pertemuan ini menjadi momen krusial untuk berkonsultasi mengenai sejumlah isu teknis dan strategis terkait pengelolaan keuangan daerah.
“Pertemuan ini menjadi ruang penting bagi kami untuk berkoordinasi dan berkonsultasi mengenai berbagai hal yang berkaitan langsung dengan kepentingan daerah, terutama terkait Transfer ke Daerah dan kepesertaan BPJS Kesehatan,” ujar Bassam kepada mimbartimurcom, Jumat (18/09).
Bassam menjelaskan salah satu fokus utama dalam diskusi tersebut adalah mengenai skema dan kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) untuk Halmahera Selatan. Ia memandang perlu adanya pemahaman yang mendalam serta arahan langsung dari pemerintah pusat agar regulasi penganggaran dan penyaluran berjalan tepat sasaran.
“Langkah ini diambil demi memastikan seluruh kebijakan daerah tetap linear dengan arahan pemerintah pusat serta mampu memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat di Halmahera Selatan,” jelasnya.
Selain persoalan TKD, Bassam juga menyoroti aspek jaminan sosial bagi tenaga kerja lokal. Pemda, kata dia, sudah mengonsultasikan mekanisme kepesertaan BPJS Kesehatan, khususnya dalam menegaskan kewajiban perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah Halmahera Selatan terhadap jaminan kesehatan para pekerjanya.
“Kami akan terus membangun komunikasi yang kuat dan bersinergi dengan pemerintah pusat demi mendukung keberlanjutan pembangunan daerah serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat,” tandas Bassam.
