Mimbartimur.com – Indonesia Budget Center (IBC) kembali menyoroti persoalan Anggaran Pengelolaan Belanja Daerah (APBD) Kota Tidore Tahun 2025. Pasalnya, tata kelola anggaran daerah berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terkait sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan memotret penyimpangan masif di berbagai pos.
Ketua IBC Arif Nur Alam menilai tata kelola keuangan Pemerintah Kota Tidore sudah berada pada titik mengkhawatirkan sehingga perlu respon cepat aparat penegak hukum, khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Arif melihat adanya indikasi pola penyimpangan yang dilakukan secara berjamaah dari sisi penerimaan hingga pengeluaran daerah.
“Temuan BPK menunjukan bahwa pengelolaan anggaran buruk dan mengarah pada potensi korupsi yang sifatnya terstruktur, sistematis, dan konspiratif. Kenapa begitu? Karena modusnya sangat brutal, di mana pendapatan sengaja di-mark down dan belanja di-mark up,” ujar Arif saat dimintai keterangan mimbartimurcom melalui pesan WhatsApp, Jumat (20/11).
Menurutnya, aparat penegak hukum perlu menjadikan temuan BPK Maluku Utara sebagai dasar untuk mendalami tanpa menunggu laporan masyarakat. Arif menuturkan, cara menyalamatkan kerugian keuangan negara harus melalui penegakan hukum yang transparan dan akuntabel sebagai bentuk pertanggungjawab kepada publik.
“Dari hasil temuan itu menjadi cerminan lemahnya fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tidore terhadap pengelolaan keuangan negara. Jangan sampai skandal kebocoran anggaran miliaran rupiah ini menguap begitu saja di ruang-ruang gelap birokrasi tanpa pertanggungjawaban nyata kepada rakyat,” ungkapnya.
Arif menegaskan pengawalan terhadap kebocoran APBD tahun 2025 yang berpotensi merugikan keuangan negara hingga miliaran rupiah tidak hanya bergantung pada penegakan hukum, namun juga membutuhkan tekanan politik dan kontrol sosial dari daerah. Ia meminta keterlibatan aktif baik elemen masyarakat sipil, mahasiswa hingga kalangan akademisi untuk mengawal tindak lanjut audit BPK.
“Kami menyarankan DPRD memanggil pemerintah daerah dan seluruh OPD terkait melalui Rapat Dengar Pendapat secara terbuka agar masyarakat tahu pasti proses pengembalian kerugian negara. Begitu juga dengan aparat penegak hukum, perlu meminta BPK melakukan audit investigasi untuk memperjelas temuan-temuan yang berpotensi merugikan negara,” tandasnya.
Perlu diketahui, audit BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tidore Tahun Anggaran 2025 tersebut tercatat berbagai temua, mulai dari proyek fisik kekurangan volume, denda keterlambatan yang dibiarkan menguap, pungutan pajak salah sasaran, hingga insentif gelap tanpa payung hukum yang jelas di berbagai OPD.
Temua itu menjadi cerminan nyata lemahnya kontrol Pengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di berbagai OPD. Dalam pos belanja modal gedung dan bangunan, lima paket proyek pada tiga satuan kerja terlambat rampung tanpa penagihan denda senilai Rp488.731.195,65. Rinciannya meliputi pembangunan Kantor PTSP di Dinas PUPR sebesar Rp283,61 juta, Labkesmas dan Puskesmas Talagamori di Dinas Kesehatan sebesar Rp138,66 juta, serta Gedung Poli Rawat Jalan dan UTD di RSD sebesar Rp66,44 juta.
