Selain denda yang mengendap, BPK mencatat kekurangan volume pada 14 paket belanja modal gedung dan bangunan di tujuh SKPD senilai total Rp655.759.060,08. Dari paket yang sudah lunas seratus persen terdapat kelebihan bayar Rp65,60 juta, sementara paket belum lunas berpotensi merugikan daerah Rp483,95 juta.

Pola serupa menggerogoti empat paket proyek jalan dan pengaman pantai dengan kelebihan bayar Rp355.316.418,78, terbesar di BPBD pada proyek talud Desa Maidi senilai Rp288,40 juta dan Dinas Perhubungan pada timbunan Terminal Payahe sebesar Rp66,91 juta.

Kebocoran juga merembet ke pos tunjangan, operasional, dan jasa konsultansi yang mengabaikan aturan hukum. Realisasi Tunjangan Perumahan bagi tiga Pimpinan dan 22 Anggota DPRD Tidore menyedot Rp4,43 miliar hanya bermodalkan Keputusan Wali Kota tanpa Peraturan Wali Kota dan tanpa kajian penilai independen.

Sementara itu, Bapenda menyalurkan insentif pajak langsung ke rekening pribadi bendahara penerimaan untuk ditarik tunai dan dibagi sepihak oleh kepala dinas tanpa SK Wali Kota. Di sektor belanja barang dan jasa, pertanggungjawaban taksi perjalanan dinas pada sembilan SKPD senilai Rp142,08 juta tidak didukung bukti bayar resmi dan masih menyisakan temuan belum kembali Rp10,05 juta di Sekretariat DPRD serta Dinas Perhubungan.

Begitu juga paket jasa konsultansi perencanaan dan pengawasan di Dinas PUPR dan Dinas Kesehatan, tenaga ahli ditemukan menangani proyek tumpang tindih melebihi batas maksimal. Pelanggaran etika pengadaan ini memicu kelebihan bayar Biaya Langsung Personel pada Dinas PUPR sebesar Rp103,44 juta yang belum disetor ke kas daerah.

Sektor pendapatan daerah pun tak luput dari penyimpangan, mulai dari penerbitan 221 SPPT PBB-P2 salah sasaran atas rumah dinas aset daerah senilai Rp13,41 juta hingga penahanan uang pajak desa. Penerimaan PBB-P2 senilai Rp14,58 juta di Desa Selamalofo dan Desa Nuku sempat dikuasai pribadi kepala desa dan perangkatnya sebelum akhirnya disetor akhir Februari 2026. Bahkan di Dinas Lingkungan Hidup, uang retribusi persampahan sebesar Rp6,66 juta terbukti dipakai untuk kepentingan pribadi oleh bendahara penerimaan dinas tersebut.

Kelalaian administrasi juga memicu hilangnya potensi retribusi sewa kios pasar di Disperindagkop UKM sebesar Rp12,77 juta akibat kesalahan rumus tarif, serta selisih pencatatan pas masuk Pelabuhan Rum senilai Rp1,85 juta akibat absennya rekonsiliasi bank.

-- --

Di sisi lain, Pemkot Tidore membiarkan piutang pajak macet menumpuk hingga Rp1,01 miliar dan piutang retribusi macet menembus Rp2,95 miliar tanpa penagihan paksa. Atas rentetan borok ini, BPK memberi tenggat 60 hari kepada Wali Kota untuk memulihkan kerugian daerah dan menindak pejabat terkait.

Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ansor Maluku Utara, , mendesak Kejaksaan Tinggi dan Polda Maluku Utara segera menelaah Tidore. Ia mengingatkan aparat penegak hukum agar tidak membiarkan temuan penyimpangan proyek senilai lebih dari Rp1,5 miliar dan denda keterlambatan ratusan juta rupiah berhenti sekadar menjadi catatan administratif.