Mimbartimurcom – Pengurus Wilayah Serikat Mahasiswa Muslim Indonesia (SEMMI) Maluku Utara bakal menggelar demonstrasi di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin, (21/10) mendatang. Aksi tersebut terkait dugaan korupsi yang melibatkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Abdul Muis Husain.
Ketua SEMMI Maluku Utara, Sarjan Rivai menyampaikan pihaknya tengah melakukan konsolidasi masa untuk melakukan domonstrasi disejumlah titik, terutama di gedung KPK. Sarjan menuturkan dugaan korupsi yang disoroti berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Maluku Utara bernilai fantastis.
“Fokus gerakan ini ada dibeberapa titik, namun yang paling utama di gedung KPK. Pointnya, mendesak agar aparat penegak hukum segera melakukan pemeriksaan secara profesional dan transparan terhadap kepala dinas PUPR Kota Tidore terkait temuan kekurangan volume dalam lima paket yang bernilai ratusan juta”, ujar Sarjan dalam keterangan rilis yang diterima mimbartimurcom, Sabtu (19/10).
Menurutnya, hasil audit BPK Maluku Utara mestinya menjadi acuan bagi aparat penegak hukum untuk segera menindaklanjuti sehingga tidak terkesan menutup-nutupi kejahatan pidana korupsi yang merugikan keuangan negara. “Ini bukan hanya persoalan teknis administrasi tapi sudah ada potensi-potensi kejahatan pidana yang perlu kepastian hukum”, tukasnya.
Lebih lanjut, Sarjan merinci temuan yang disoroti pihaknya yakni kekurangan volume lima paket pekerjaan milik PUPR Kota Tidore sebesar Rp 924.851.882,11 yang masih tercatat belum dikembalikan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebesar Rp 630.873.010,91 hingga pemeriksaan LHKP tahun 2023 berakhir.
“Ini bukan hanya berpotensi merugikan keuangan negara, tapi juga mengancam keselamatan warga. Kita berkaca pada pembangunan Irigasi Trans Maidi dengan anggaran belasan miliar, namun tidak berfungsi dengan baik bahkan memicu banjir hingga ke permukiman warga. Proyek ini juga ada temuan yang tercatat masih ada sisa yang belum dikembalikan”, imbuhnya.
Perlu diketahui, aksi demonstrasi yang dilakukan SEMMI Maluku Utara tak hanya dilakukan di gedung KPK tapi juga di Kejaksaan Agung dan Markas Besar (Mabes) Polri. Dalam sebaran flayer yang diterima mimbartimurcom, menarasikan desakan pemeriksaan terhadap Kepala Dinas PUPR Kota Tidore Abdul Muis Husain terkait dugaan korupsi.
***
