Mimbartimur.com – Peristiwa blokade Agen Premium dan Minyak Solar (APMS) Laromabati yang dilakukan oleh warga kecamatan Kayoa Utara mendapat sorotan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Halmahera Selatan.
Wakil Ketua II DPRD Halmahera Selatan, Fadila Mahmud menyampaikan persoalan blokade APMS Laromabati akibat penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi tidak sesuai ketentuan harus diusut tuntas sehingga tidak merugikan masyarakat setempat.
“Ini masuk kategori mengabaikan hak rakyat. Kalau sampai terjadi blokade berarti bukan masalah sepele, artinya ada masalah serius dalam sistem distribusi yang harus dibongkar sampai ke akar”, ujar Fadila saat dimintai keterangan pada Sabtu (18/04).
Menurutnya, jika terjadi blokade tentu ada dugaan kuat praktik mafia BBM di APMS tersebut sehingga kebutuhan masyarakat sekitar tidak bisa dipenuhi. Apalagi jumlah BBM subsidi yang berjumlah puluhan ton yang habis dalam rentan waktu dua hari.
“Tindakan masyarakat memblokade bisa dipahami karena mereka tidak mendapatkan pelayanan yang seharunya dilakukan APMS. Ini sebagai bagian dari alarm keras bagi pemerintah daerah maupun Pertamina untuk segera bertindak”, tungkasnya.
Fadila menegaskan pihaknya bakal menggunakan kewenangan sebagai DPRD untuk memanggil semua pihak jika dalam waktu dekat tidak ada penyelesaian, termasuk memeriksa seluruh lagalitas maupun skema distrubsi BBM yang dinilai inprosedural.
“Tidak mungkin ada blokade jika warga dilayani dengan baik. Untuk itu, kalau sampai terbukti bermain, maka cabut izinya. Jangan jadikan BBM subsidi sebagai komositas mainan untuk kepentingan pribadi dan membuat masyarakat mengalami kesusahan”, tandasnya.
Sementara salah satu warga kepada media ini mengatakan blokade yang dibuka oleh Polsek Kayoa hanya bersifat sementara sehingga dirinya memastikan akan dada tindakan pemboikotan selanjutnya pada pekan depan.
“Ini sementara karena Senin ada pertemuan dengan pemilik APMS. Jika tidak ada pertemuan apalagi tidak ada solusi maka kami akan blokade kembali. Kehadiran APMS itu karena kebutuhan masyarakat Kecamatan Kayoa Utara tapi bukan berarti kami diabaikan terus seakan kami meminta gratis”, ungkapnya.
