Mimbartimur.com – Kebijakan seratus hari kerja Walikota Ternate Tauhid Soleman dan Nasri Abubakar buat geleng kepala. Bagimana tidak, keduanya tampak lebih mengutamakan membangun gedung Polres Ternate dengan nilai fantastis ketimbang kepentingan masyarakat.
Data yang diperoleh mimbartimurcom dari laman Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Ternate, tercatat hanya satu item pekerjaan yang berhasil dilelang yakni Lanjutan Pembangunan Sarana Penunjang Kantor Polres Ternate senilai Rp 4,5 miliar.
Paket miliaran rupiah tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 yang melekat di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Ternate. Proyek itu terpantau masih dalam tahap pelelangan yang diikuti 38 peserta.
Sementara item pekerjaan seperti pemeliharaan jalan Kecataman Pulau Moti dan Hiri, 4 Hunian Tetap Warga Tedampak Banjir Rua serta sejumlah pembangunan infrastruktur lainnya hingga saat ini belum masuk dalam pelelangan.
Dalam catatan uraian pekerjaan, proyek lanjutan lembaga vertikal tersebut diperuntukan untuk Kantor Reserse Kriminal (Reskrim) Polres Ternate dengan luas 655 meter kubik yang berlokasi di Kelurahan Takoma, Kecamatan Ternate Tengah.
Selain itu, uraian pekerjaan mecakup persiapan, tanah pondasi, struktur, pasangan dan lantai, besi alumunium, plafon, sanitasi, listrik, finising, fasade, terali besi hingga atap. Dari item pekerjaan itu menelan anggaran sebesar Rp 4,5 miliar.
Sebelumnya, Pemerintah Kota Ternate mengucurkan anggaran senilai Rp 4 miliar melalui APBD Tahun 2022 untuk Pembangunan Kantor Polres Ternate dan berlanjut pada tahun 2023 dengan nilai tender sebesar Rp 6 miliar.
Tak hanya itu, proyek Pembangunan Sarana dan Prasarana Polres Ternate kembali dianggarkan melalui APBD Tahun 2024 senilai Rp 2,8 miliar hingga berlanjut di tahun 2025 dengan nilai yang fantastis ditengah efesiensi anggaran.
Pembangunan sarana prasarana lembaga vertikal tersebut dilakukan secara berturut dalam empat tahun berturut meski tidak memiliki urgensi. Padahal banyak kepentingan publik yang belum terealisasi seperti pelabuhan Hiri, proyek pemeliharaan jalan Jati-Kalumata dan sejumlah pekerjaan lainnya.
