Mimbartimur.com – Anggota Komisi VII Republik Indonesia (DPR RI) Izzudin Al-Qassam Kasuba mendorong pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) bagi pemandu wisata di Maluku Utara.
Hal ini menjadi prioritas karena adanya efisiensi anggaran sehingga Kemenpar RI tidak lagi memiliki dana untuk pembangunan infrastruktur pariwisata. Olehnya itu melalui komisi VII DPR RI sebagai mitra kerja terus mendorang agar bisa dilakukan pengembangan SDM bagi pemandu wisata di Maluku Utara.
Ia menegaskan bahwa program bimbingan teknis sudah berjalan di Halmahera Selatan dan Ternate, dan akan diperluas ke daerah lain. Pasca musibah letusan Gunung Dukono yang menelan korban, ia juga mendesak pelatihan keselamatan, mitigasi bencana, serta sertifikasi resmi bagi pemandu wisata yang meski sudah mumpuni, belum memiliki standar kompetensi yang diakui.
“Kami di Komisi VII DPR RI sebagai mitra kerja Kemenpar terus bersuara dan mendorong agar pengembangan SDM tetap berjalan meski ada penyesuaian anggaran. Alhamdulillah, sejumlah program bimbingan teknis untuk pembangunan kapasitas SDM sudah terlaksana, bahkan beberapa kali digelar di Halmahera Selatan dan Kota Ternate. Ke depannya, kegiatan serupa akan kami pastikan menyebar ke seluruh kabupaten dan kota di Maluku Utara,” kata Izzudin saat ditemui di sela-sela perayaan Hari Ulang Tahun ke-23 Kabupaten Halmahera Selatan, yang berlangsung di Aula Kantor Bupati, Selasa (9/6/26).
Izzudin, menegaskan bahwa isu keselamatan berwisata menjadi poin krusial yang terus ia perjuangkan. Hal ini didasarkan pada pengalaman pahit musibah letusan Gunung Dukono di Halmahera Utara beberapa waktu lalu, yang menimbulkan korban jiwa.
Menurutnya, kejadian tersebut menjadi cerminan bahwa masih ada celah dalam pengetahuan dan kesiapan pemandu wisata dalam menghadapi potensi bencana alam.
“Dalam rapat dengar pendapat dengan kementerian terkait, saya sudah suarakan hal ini dengan tegas. Bencana Dukono menjadi bukti bahwa pemahaman mengenai mitigasi dan keselamatan masih minim. Alhamdulillah, usulan kami direspons positif. Dalam waktu dekat, Kemenpar akan menggelar rangkaian kegiatan bimbingan teknis, edukasi keselamatan, pelatihan mitigasi bencana, hingga pemberian sertifikasi resmi bagi seluruh pemandu wisata di Maluku Utara,” tambahnya.
Lebih lanjut, Izzudin menilai bahwa secara kemampuan dasar, para pemandu wisata di Maluku Utara sebenarnya sudah cukup mumpuni dan berdedikasi. Namun, kendala utamanya adalah belum adanya standar kompetensi yang diakui secara resmi melalui sertifikasi. Hal inilah yang terus didesaknya agar segera diperbaiki demi meningkatkan kepercayaan wisatawan dan kualitas layanan.
Tidak berhenti pada pelatihan jangka pendek, politisi ini juga sedang berjuang keras untuk pengembangan pendidikan tinggi pariwisata di wilayah ini. Saat ini, ia sedang mengupayakan pembukaan program kuliah di luar kampus utama atau pendirian langsung Politeknik Pariwisata di Maluku Utara, bekerja sama antara Kemenpar dan Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas).
“Selama ini Maluku Utara belum memiliki politeknik pariwisata. Padahal, pendidikan formal dan berjenjang adalah kunci jangka panjang. Komunikasi antar kementerian sedang berjalan lancar. Insya Allah, harapan besar kami agar Politeknik Pariwisata bisa hadir di sini, sehingga kami tidak lagi perlu mengirimkan putra-putri daerah belajar jauh ke luar pulau. Ini akan menjadi fondasi kuat bagi kemajuan pariwisata Maluku Utara di masa depan,” tutup Izzudin Al-Qassam Kasuba.
