Menurutnya, kebijakan efesiensi anggaran Presiden Prabowo Subianto di tahun 2025 ini harus dibijaki Pemerintah Kota Ternate, setidaknya fokus program-program prioritas yang bermanfaat untuk kepentingan umum.
“Harus jelas dan transparan, karena masih ada pelayanan publik yang haru di prioritaskan. Bukan malah empat tahun berturut-turut meluncurkan anggaran ke Polres”, tungkas Abdullah.
Lebih lanjut, Abdullah menuturkan Pemerintah Kota Ternate harus menjelaskan kepada publik sebagai bentuk transparani dan akuntabilitas penggunaan APBD selama empat tahun berturut untuk pembangunan gedung penegak hukum yang menghabiskan belasan miliar.
“Coba lihat problem kota, mulai dari jalan sampai sampah belum tuntas ditangani. Belum juga soal infrastruktur di tiga kecamatan terluar, baik gedung sekolah, gedung kesehatan jembatan dan lainya. Itu kebutuhan mendasar yang harus diprioritaskan”, ungkapnya.
Sementara Kepala Dinas PURP Kota Ternate Rus’an M Nur Taib saat dikonfirmasi memilih menutup mulut hingga berita ini ditayangkan. Selain itu, redaksi mimbartimurcom masih dalam upaya konfirmasi ke Komisi II DPRD Kota Ternate.
***
