Mimbartimur.com – Teka-teki dugaan penjualan 90 ribu metrik ton ore nikel PT Wana Kencana Mineral (WKM) di Halmahera Timur kembali kembali disorot sejumlah Lembagas Swadaya Masyarakat (LSM). Pasalnya, kasus yang ditangani Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Maluku Utara sejak Februari 2025 lalu tidak memiliki kepastian hukum.
Direktur Riset dan Opini Anatomi Pertambangan Indonesia (API), Syafrudin Tahir menilai penyidik terkesan melindungi korporasi yang melakukan pelanggaran hukum. Menurutnya, material nikel yang berstatus barang sitaan pengadilan yang diserahkan ke pemerintah daerah karena jauh melampaui transaksi jual beli komoditas biasa perlu dibuka ke publik.
“Penyidik wajib membuka status material, kewenangan penguasaan, dasar penjualan, serta aliran dana hasil penjualan yang menggantung bertahun-tahun ini ke publik. Jadi yang dijelaskan bukan hanya aktivitas penjualannya, tetapi juga bagaimana status hukum material hingga siapa yang berhak menguasainya,” ujar Syafrudin kepada mimbartimurcom, Sabtu (21/11).
Syafrudin menjelaskan kepemilikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) tidak otomatis memberikan hak menguasai maupun menjual material yang status hukumnya berdiri sendiri. Ia mengingatkan penyidik Ditreskrimum Polda Maluku Utara agar lebih cermat menelaah berkas perkara dan barang bukti siataan negara.
“Jika ore itu barang sitaan negara, pengelolaannya wajib berpijak pada dasar hukum yang terang tanpa ruang abu-abu. Kami tidak sedang meminta aparat memaksanakan seseorang menjadi tersangka atau korporasi segera diseret dengan kasus tindak pidana, namun jika ada unsur pidana, proses hukum harus berjalan,” jelasnya.
Sementara, Direktur Peduli Lingkungan Tambang (Pelta) Maluku Utara Maruf Majid, mengkritisi perubahan sikap Polda Maluku Utara dalam hitungan pekan. Ia menilai sikap kontradiksi aparat penegak hukum menimbulkan kecurigaan, terutama keterangan yang disampaikan pada 17 Agustus 2026 tidak ditemukannya tindak pidana ditepis pada 7 September 2026 lalu.
“Yang kami pahami, hukum harus memberikan kepastian bukan memelihara ketidakjelasaan. Untuk itu, kami meminta Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto untuk memberikan atensi terhadap kasus ini, bongkar carut-marut penyelidikan Polda Maluku Utara yang tidak memiliki kepastian hukum,” tandasnya.
Maruf ikut mempertanyakan sejauh mana pemeriksaan dokumen penjualan, status material, dasar persetujuan, dan aliran dana telah dilakukan. Maruf mendesak kepastian kesimpulan hukum agar publik tidak terus disuguhi narasi yang saling bertentangan. “Kalau memang tidak ada pelanggaran, buktikan secara terbuka, tapi kalau ditemukan pelanggaran, jangan ada pihak yang dilindungi,” pungkasnya.
Catatan Hitam Sengketa Ore Nikel Halmahera Timur: Dokumen Sitaan Misterius, Silang Data Reklamasi, hingga Royalti Rp4,5 Miliar.
Akar sengketa 90 ribu metrik ton ore nikel di Halmahera Timur bermula dari pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Kemakmuran Pertiwi Tambang (KPT) melalui SK Gubernur Maluku Utara Nomor 235/KPTS/MU/2016. Gugatan KPT ditolak PTUN Ambon lewat perkara Nomor 12/G/2016/PTUN.ABN hingga dikuatkan Mahkamah Agung, yang sekaligus memosisikan PT WKM sebagai tergugat II intervensi dan pemegang IUP baru.
