Mimbartimur.com – Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda menyampaikan arahan tegas saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2027.
Agenda strategis yang berlangsung di Gamalama Ballroom Bella Hotel Ternate pada Kamis (7/5) ini dihadiri oleh jajaran pejabat kementerian/lembaga serta seluruh kepala daerah dari 10 kabupaten/kota se-Maluku Utara.
Dalam kesempatan tersebut, Sherly Tjoanda menyoroti ketimpangan struktural berupa kemiskinan ekstrem yang masih membayangi sektor pertanian dan perikanan lokal. Menurutnya, akar masalah utama dari kondisi ini adalah buruknya akses konektivitas akibat rusaknya fasilitas jalan dan jembatan penghubung antar-wilayah yang telah terbiarkan selama berpuluh-puluh tahun.
“Kita punya pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia, tapi masyarakat sering bertanya di mana manfaatnya. Mereka tidak merasakan karena jalan rusak parah, sehingga petani dan nelayan kesulitan membawa hasil bumi ke pasar. Konektivitas adalah satu-satunya kunci untuk mengubah hal ini,” ujarnya
Menurutnya, guna menyiasati keterbatasan anggaran, Pemerintah Provinsi Maluku Utara mengambil kebijakan taktis dengan memprioritaskan asas fungsi ketimbang kemewahan estetika. Dari total 1.900 kilometer jalan provinsi yang mengalami rusak berat, pemprov akan memfokuskan pengerjaan aspal pada model Lapisan Penetrasi (Lapen) demi efisiensi jangkauan.
“Perhitungan anggarannya sangat jelas, 1 kilometer jalan hotmix menghabiskan biaya Rp8 miliar, sedangkan dengan dana yang sama kita bisa memperbaiki hingga 4 kilometer jalan lewat metode lapen. Target utama kita adalah membuka isolasi desa ke pusat pasar agar roda ekonomi rakyat segera berputar,” ujarnya menambahkan.
Selain inovasi infrastruktur, lanjutnya, pemerintah juga menerapkan skema “Kontrak Payung” pengadaan barang dan jasa yang diklaim sebagai pionir di Indonesia karena mampu menghemat biaya pembangunan hingga 30 persen.
“Di sektor pendidikan, kita memperluas jangkauan beasiswa uang komite yang sukses mengembalikan 10 ribu anak ke bangku sekolah pada tahun 2025, disusul peluncuran program Sekolah Jarak Jauh di Morotai dan Halmahera pada 2026,” ungkapnya
Lebih lanjut, Sherly memberikan instruksi keras kepada para bupati dan wali kota untuk merombak postur anggaran daerah masing-masing. Ia meminta seluruh kepala daerah mengalokasikan minimal 10 persen dari total APBD murni untuk pembangunan infrastruktur fisik yang berdampak langsung pada publik.
“Kita mungkin hanya punya satu kali kesempatan untuk menjadi pemimpin, maka biarlah waktu yang singkat itu memberikan manfaat yang besar bagi banyak orang. Mari kita berhenti membuat program kerja dengan cara copy-paste, mulailah bekerja berbasis data akurat dan hati yang tulus,” pungkasnya.
Sherly memerintahkan tim anggaran kabupaten/kota untuk segera memotong pengeluaran yang tidak esensial, mulai dari pos perjalanan dinas (SPPD), intensitas rapat (Focus Group Discussion), hingga biaya operasional makan minum birokrasi. ***
