“Aset pemerintah Kota Ternate seharusnya digunakan untuk kepentingan pelayanan publik, bukan disewakan secara ilegal kepada pihak swasta. Ini perampokan, maka kami minta Wali Kota Ternate mencopot keduanya dari jabatan”, ungkapnya.
Lebih lanjut, Zulfikran meminta Walikota Tauhid Soleman perlu memeriksa Kepala DLH Kota Ternate Muhammad Syafei terkait dugaan penyewaan aset daerah untuk kepentingan pribadi. Ia mendesak semua pihak yang terlibat harus disanksi jika terbukti.
“Kami menilai bahwa tanpa langkah konkret, kepercayaan publik terhadap pemerintah Kota Ternate akan terus tergerus. Kami sarankan ke Pak Tauhid agar tidak segan-segan memberikan efek jerah seluruh pihak-pihak yang ikut menikmati uang hasil sewa, paling utama Kadis dan Kabid”, pungkasnya.
Sementara Kepala DLH Kota Ternate dan Kabid Persampahan masih dalam upaya konfirmasi hingga pemberitaan ini dipublikasi. ***
