Mimbartimur.com – Pengamat Kebijakan Publik Muamil Sunan menyoroti proyek pembangunan gedung asrama Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Maluku Utara yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Halmahera Timur.
Menurutnya, pembiayaan pembangunan asrama untuk lembaga vertikal menggunakan APBD Halmahera Timur sangat bertentangan dengan asas keadilan. Pasalnya, seala keperluan operasional BPK Perwakilan Maluku Utara telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Kebijakan Pemda Halmahera Timur ini tentu tidak rasional, apalagi menghabiskan anggaran ratusan juta yang tidak memihak pada kepentingan publik. Jadi kebijakan ini sangat tidak populis, apalagi hanya untuk membangun asarama BPK”, kata Muamil kepada mimbartimurcom, Selasa (17/02).
Muamil menjelaskan dengan adanya keterbatasan APBD dan kepentingan pembangunan yang masih banyak, Pemda Halmahera Timur mestinya lebih memperhatikan kepentingan publik yang lebih bermanfaat khususnya masyarakat setempat.
“Kebijakan anggaran yang tidak pro untuk kepentingan rakyat karena menguras APBD bukan untuk pembangunan daerah serta kepentingan masyarakat. APBD yang bersumber dari rakyat, seharusnya lebih diprioritaskan untuk pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat”, jelasnya.
Perlu diketahui, pembangunan gedung asrama BPK Maluku Utara melekat pada Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman (Perkim) Halmahera Timur yang berlokasi di Ternate Selatan, Kota Ternate. Proyek dengan nilai tender Rp 900 juta itu dikerjakan oleh CV Intima Nusa Grama.
Lebih lanjut, Muamil menyampaikan infrastruktur dasar di Halmahera Timur yang masih minim dan membutuhkan pembiayaan yang sangat besar melalui APBD sehingga perlu di prioritaskan agar tidak terkesan abai terhadap kebutuhan yang dibutuhkan masyarakat.
Muamil menuturkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Halmahera Timur dengan fungsi budgeting mestinya memberikan peringatan secara tegas terhadap pemda. Lanjutnya, menduga lembaga perwakilan rakyat itu sengaja mengabaikan persoalan tersebut saat pengesahan APBD.
“DPRD sebagai lembaga yang mengesahkan APBD mengetahui atau tidak kalau didalamnya ada penganggaran untuk pembangunan asrama BPK Maluku Utara. Kiranya sebagai waklil rakyat mestinya lebih prioritaskan APBD untuk kepentingan masyarakat”, tukasnya.
