Selain itu, Helmi turut menyinggung kondisi fiskal daerah yang tertekan akibat pemangkasan anggaran pusat lebih dari Rp500 miliar. Dengan 2025 sekitar Rp1,7 triliun, ia menilai perencanaan yang berkualitas menjadi kunci efektivitas layanan publik.

“Tantangan kita adalah bagaimana menggunakan anggaran terbatas ini seefektif mungkin. Dari desa sampai OPD, perencanaan harus benar-benar ilmiah dan berkualitas,” katanya.

Ia menegaskan setiap program harus menghasilkan nilai tambah ekonomi serta mendorong peningkatan PAD sebagai bagian dari target kemandirian fiskal. ***

Baca Juga:Wakil Bupati Halsel Pimpin Rapat Diseminasi Kajian Transmigrasi Bersama Akademisi
Tag Terkait:
Samsul Bahri
Penulis