Dari hitungan tahun terpisah, pada tahun 2024 melalui Sekretariat DPRD Kota Ternate mengelola anggaran sebesar Rp 13,156,355,700.00 dari 34 item. Sedangkan tahun 2025, anggaran yang disediakan untuk perjalanan dinas wakil rakyat itu sebesar Rp 13,240,091,000.00.
Dukung Keberanian Nurjaya Ibrahim
Keberanian Anggota Komisi III Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Ternate tersebut sontak mendapat sorotan. Pasalnya, ia dinilai memiliki pamor yang dinanti-nantikan publik terkait pengelolaan keuangan negara secara transparan dan akuntabel.
Pakar Hukum Maluku Utara, Abdul Aziz Hakim mengapresiasi keberanian Nurjaya Ibrahim hingga meminta masyarakat ikut mengawalnya dalam mengungkap indikasi korupsi yang terjadi di tubuh DPRD Kota Ternate.
“Kasus korupsi di lembaga pemerintahan biasanya dibongkar oleh elemen masyarakat sipil, namun kali ini justru datang dari anggota DPRD itu sendiri yang diasumsikan mengetahui fakt-fakta secara akurat,” ujar Aziz seperti dikutip mimbartimurcom dari Ternatepost.id
Menurutnya, apa yang didalilkan legislator perempuan tersebut perlu mendapat atensi Kepolisian, Kejaksaan, maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Aziz meminta agar aparat penegak hukum sefera merespon dugaan tersebut secara aktif.
“Agar peristiwa hukum ini menjadi terang benderang dan tidak sekedar menjadi polemik diruang publik. Jadi langkah Nurjaya ini merupakan lonceng pengawal untuk membongkar dugaan korupsi di tubuh DPRD Kota Ternate,” tandasnya.
Terpisah, Direktur Indonesia Anti Corrpurtion Network (IACN), Igrissa Majid menilai ancaman untuk membongkar skandal tersebut bukan sekadar luapan emosi politik atau dendam pribadi, melainkan sinyal adanya persoalan yang lebih dalam dan sistemik.
“Ini bukan sekadar konflik di ruang paripurna atau semacam dendam personal antar anggota legislatif. Sebab ini indikasi kuat adanya praktik korupsi yang terstruktur. Jadi ketika ada ancaman untuk membuka skandal, itu berarti ada sesuatu yang selama ini disimpan dan tidak pernah disentuh,” kata Igrissa kepada mimbartimurcom, Kamis (23/04).
Igrissa menjelaskan, modus perjalanan dinas fiktif merupakan salah satu pola klasik korupsi daerah yang kerap terjadi, mulai dari manipulasi laporan kegiatan, mark-up anggaran, hingga klaim perjalanan yang sebenarnya tidak pernah dilakukan.
