Mimbartimur.com – Pemerintah Halmahera Selatan telah mulai menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan tujuan untuk meningkatkan layanan publik yang berbasis digital.
Pelaksanaan manajemen SPBE merupakan upaya penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan publik secara efektif, efisien, dan transparan.
Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan publik, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan akuntabel, serta mendukung integrasi antar sistem dan layanan pemerintah.
“Dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, seperti kecerdasan buatan (AI), terdapat dampak signifikan terhadap pola komunikasi di masyarakat kita,” ungkap Bupati Halmahera Selatan Bassam Kasuba saat memberikan sambutan pada Rapat Koordinasi SPBE, (05/08/25).
Menurutnya, kemajuan teknologi sangat berpengaruh terhadap pelayanan, sehingga menjadi keharusan bagi pemerintah daerah untuk beradaptasi dengan teknologi tersebut.
“Urgensi perkembangan teknologi terhadap pelayanan publik sangat tinggi. Pelayanan berbasis teknologi kini menjadi suatu keharusan. Kita harus mampu mengikuti perkembangan zaman,” tegasnya.
Ia juga menambahkan bahwa sistem berbasis kerja akan memberikan kemudahan. Sistem yang baik akan berkontribusi pada pelayanan yang lebih optimal.
Dalam rangka meningkatkan layanan publik berbasis digital di Kabupaten Halmahera Selatan, Pemda Halsel menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dan evaluasi pelaksanaan manajemen SPBE.
Lebih lanjut, Bupati Halsel meminta agar Rakor ini tidak hanya terbatas pada penyusunan dokumen, tetapi juga dapat segera diimplementasikan dalam birokrasi dan ruang pelayanan di Halsel.
“Dengan letak geografis kita yang cukup jauh dan rentan, kami berharap ini akan memudahkan dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat Halmahera Selatan,” tutupnya.
Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Lantai 2 Gedung Kantor Bupati dan dihadiri oleh Wakil Bupati Helmi Umar Muchsin, Sekretaris Daerah Halsel, Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Asisten I Bidang Pemerintahan, Kepala OPD, serta sejumlah stakeholder terkait.
