Mimbartimur.com – Bupati Halmahera Selatan Bassam Kasuba menghadiri Musyawarah Nasional (Munas) IV Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) tahun 2025. Acara tersebut dilaksanakan bersamaan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) APKASI ke 25.
Menurut Basam, Munas IV APKASI menjadi forum strategi yang mempertemukan seluruh kepala daerah untuk membahas isu-isu nasional serta memperkuat sinergi antar pemerintah daerah dalam mewujudkan ontomi daerah yang efektif serta berkelanjutan.
“Kegiatan ini sebagai ruang untuk meningkatkan hubungan antar anggota dan membangun relasi karena dalam menjalankan pembangunan membutuhkan dukungan dari seluruh pihak”, ujar Bassam kepada mimbartimurcom, Jumat (29/05) pagi.
Lebih lanjut, Bassam memnjelaskan kehadiran dirinya dalam forum nasional ini sebagai bentuk komitmen Pemerintah Halmahera Selatan dalam mengambil peran aktif terkait pembangunan nasional melalui penguatan kapasitas daerah dan kolaborasi antar kabupaten seluruh Indonesia.
“APKASI ini sebagai wadah untuk memberikan solusi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi pemerintah kabupaten. Jadi dampaknya tentu sangat positif, salah satunya mampu berkolaborasi untuk meningkatkan potensi-potensi lokal”, jelasnya.
Perlu diketahui, APKASI 2025 diselenggarakan di Ballroom Samratulangi, Ruang Gangga, Hotel Sentra Manado, Mumbai, Kalawat, Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Kegiatan yang dihadiri seluruh kepala daerah seluruh Indonesia ini digelar sejak 29-31 Mei 2025.
Munas IV APKASI 2025 dibuka secara resmi oleh Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Akmal Malik secara virtual. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya penguatan fungsi pemerintahan daerah dalam pelayanan publik.
“Pelayanan publik harus dilakukan secara optimal demi kenyamanan masyarakat. Ini hanya bisa dicapai melalui satu persepsi, partisipasi aktif, serta sinergitas dari seluruh komponen daerah”, ungkap Akmal seperti dikutip mimbartimurcom.
Akmal menjelaskan keberhasilan otonomi daerah membutuhkan empat dimensi untama sebagai indikatornya yakni peningkatan layanan publik, partisipasi masyarakat, pemberdayaan daerah, dan penuatan daya saing.
