Mimbartimur.com – Anggaran kegiatan pertemuan (meeting) Pemerintah Halmahera Barat bikin geleng kepala. Pasalnya, ditengah kebijakan efesiensi anggaran, pemerintahan James Uang dan Jufri Muhammad justru mengucurkan Rp 3,487,451,000 atau Rp 3,4 miliar hanya untuk kegiatan jalan-jalan baik dalam kota maupun luar kota.
Berdasarkan data yang diperoleh mimbartimurcom, ongkos pertemuan miliaran rupiah tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025 yang melekat di Sekretariat Daerah (Sekda) Halmahera Barat.
Anggaran fantastis itu melalui metode pengadaan swakelola yang terdiri dari 16 item paket dengan nilai bervariasi. Item dengan Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota terdiri dari sembilan paket, sedangkan tujuh item merupakan paket Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota.
Dalam rincian belasan anggaran swakelola tersebut, sembilan item perjalanan dinas paket meeting luar kota sebesar Rp 2,015,551,000 yang mencakup dua item besar dengan besaran Rp 1,295,000.000 dan satu paket senilai Rp 416,000.000. Selain itu, item lainnya bernilai dibawah tiga ratus juta hingga belasan juta rupiah.
Sementara tujuh item perjalanan dinas dalam kota secara keseluruhan dianggarkan sebesar Rp 1,497,451,000. Ketujuh item tersebut, dua diantaranya memiliki nilai sebesar Rp 760,000,000 dan Rp 341,800,000. Menyusul item lainnya hanya bernilai dibawah tiga ratus juta.
Sekedar diketahui, Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran merupakan perintah dari Presiden kepada seluruh pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan efisiensi belanja dalam APBN dan APBD tahun 2025.
Inpres ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran dan memastikan bahwa setiap rupiah anggaran memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Efisiensi anggaran dilakukan di berbagai sektor, termasuk belanja kementerian/lembaga dan transfer ke daerah.
Selain itu, instruksi tersebut mendorong penggunaan anggaran yang lebih bijaksana dan tepat sasaran, sehingga dapat meningkatkan dampak positif bagi masyarakat. Dengan efisiensi anggaran, pemerintah dapat fokus pada pelayanan publik yang lebih berkualitas dan terukur.
Salah satu langkah efesiensi anggaran, termasuk pengurangan belanja perjalanan dinas, misalnya dengan mengurangi frekuensi perjalanan atau menggunakan transportasi yang lebih efisien.
