Mimbartimur.com – Ada-ada saja tingkah laku dua pejabat tinggi di lingkup Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Ternate ini. Alih-alih membuat gebrakan inovatif untuk mengatasi masalah sampah yang kerap menjadi keluhan publik, justru diam-diam memanfaatkan aset daerah untuk bisnis terselubung demi meraup keuntungan pribadi.
Bisnis beromset puluhan juta itu disinyalir melibatkan Kepala DLH Kota Ternate Muhammad Syafei dan Kabid Persampahan Asmal. Kedua pejabat ini tampaknya tidak serius menjalankan instruksi Walikota Ternate Tauhid Soleman dan Wakil Walikota Ternate Nasri Abubakar dalam mengatasi masalah sampah.
Informasi yang diterima mimbartimurcom, Muhammad Syafei dan Asmar disebut-sebut menjalankan bisnis terselubung dengan mempersewakan aset daerah berupa alat berat Bomag kepada pihak swasta untuk sejumlah pekerjaan proyek jalan baik dalam Kota Ternate maupun keluar daerah.
Bisnis terselubung tersebut disinyalir tak hanya dilakukan kepala dinas dan kabid persampahan, namun juga melibatkan salah satu petugas di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Buku Deru-deru, Kelurahan Takome, Kecamatan Ternate Utara.
“Sampah ini bakal membludak karena armadanya disewakan, ini sudah kedua kalinya. Sebelumnya juga disewakan di luar kota, untuk proyek jalan di Pulau Makian”, ujar seorang ASN yang enggan disebutkan namanya kepada mimbartimurcom, Minggu (27/08).
Ia mengaku, keuntungan dari menyewakan alat berat untuk armada sampah di TPA Buku Deru-deru tak hanya dinikmati kepala dinas dan kabidnya. Namun, turut dinikmati sejumlah pegawai lingkup DLH Kota Ternate dengan jatah sebesar Rp 1,5 Juta rupiah.
“Sebelum bulan puasa lalu, alat Bomag disewakan. Uangnya dibagikan masing-masing Rp 1,5 Juta. Kalau kadis dan kabid tidak tahu berapa besarannya. Ini dilakukan untuk meraup keuntungan pribadi dengan alasan alat berat rusak padahal disewakan”, pungkasnya.
Informasi lain yang diterima sebelumnya, Kepala DLH Kota Ternate juga membuat kebijakan yang tak lazim dengan membatasi jurnalis yang hendak mengambil gambar maupun video di areal TPA Buku Deru-deru dengan alasan tak jelas.
Kebijakan tersebut mulai diendus dengan adanya bisnis sewa alat berat yang merupakan aset daerah. Meski kebijakan itu dianggap membatasi kekebasan pers, Muhammad Syafei beralasan demi menjaga kesehatan dan keselamatan dari bahaya sampah sekitar.
