Mimbartimur.com – Program mudik lebaran 2025 ini menjadi salah satu program paling epik dalam kerja seratus hari Bassam Kasuba dan Helmi Umar Muchsin. Mudik gratis ini bertujuan membantu masyarakat Halmahera Selatan yang hendak pulang kampung.
Dalam program mudik lebaran tersebut, pemerintah Halmahera Selatan menyediakan dua kapal berkapasitas besar dan sembilan speedboat untuk melayani pemudik. Lantas, bagaimana cara memperoleh tiket mudik gratis tersebut?
Berdasarkan informasi yang diperoleh mimbartimurcom, syarat memperoleh tiket gratis cukup memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dibuktikan secara fisik kepada petugas loket. Kartu identitas tersebut harus mencakup wilayah Halmahera Selatan.
“Pemerintah menyediakan dua unit kapal berkapasitas besar yang melayani tiga rute dan sembilan unit speedboat melayani dua rute. Syaratnya cukup ber-KTP Halmahera Selatan dan mudik sesuai rute kapal yang tersedia”, kata Kepala Dinas Perhubungan Ramly Manuai kepada mimbartimurcom, Sabtu (22/03).
Ramly menjelaskan mudik lebaran Idul Fitri mulai dibuka pada 28 Maret 2025 mendatang yang berpusat di pelabuhan Bastiong Ternate. Ia menuturkan rute kapal melayani Ternate, Babang, Kupal dan Obi dalam satu jalur perjalanan.
“Untuk warga makian kayoa, ada sembilan speadboot yang akan melayani pemudik. Mudik menggunakan sejumlah kapal itu secara gratis, kalau warga yang mudik rute Ternate Gane juga disediakan pemerintah”, jelasnya.
Lebih lanjut, Ramly menyebut program mudik gratis untuk warga Gane dilakukan dengan sistem subsidi silang antara Pemerintah Halmahera Selatan dengan Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Hal tersebut merupakan kebijakan yang harus disesuaikan pihaknya.
“Tujuan Ternate Gane hanya disubsidi 50 persen sehingga tiket yang dibayar separuh. Mestinya dilakukan secara merata, namun ini kebijakan sharing anggaran dengan Pemerintah Provinsi sehingga kami menyesuaikan”, ungkapnya.
Selain itu, kata Ramly, pemerintah provinsi juga menyediakan satu kapal dengan rute bersama dua kapal lainnya dengan tujuan akhir pelabuhan Obi. Satu kapal tersebut hanya disubsidi lima puluh persen sehingga bagi warga yang tidak mendapat layanan gratis dapat menggunakan kapal subsidi.
