“BPK sudah menemukan persoalan serius dalam pengelolaan anggaran, sehingga Kejati dan Polda harus melihat apakah di baliknya terdapat perbuatan yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Jangan sampai audit mengungkap berbagai penyimpangan, tetapi aparat penegak hukum hanya diam menunggu tanpa melakukan penelaahan atau penyelidikan,” tandas Zulfikran kepada mimbartimurcom.
Zulfikran meminta aparat penegak hukum perlu melakukan penelusuran menyeluruh mutlak dilakukan terhadap kontrak kerja, pencairan dana, hingga peran pejabat pembuat komitmen. Menurutnya, jika pekerjaan dibayar namun volume tidak sesuai, pejabat yang memeriksa, menyatakan selesai, dan menyetujui pembayaran juga wajib diuji secara hukum.
“Pengembalian kerugian negara ke kas daerah tidak serta-merta menghapus unsur tindak pidana korupsi apabila ditemukan penyalahgunaan kewenangan. Kami meminta penegakan hukum yang adil tanpa pandang bulu terhadap pemegang jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Tidore,” pintahnya.
Lebih lanjut, Zulfikran turut menyoroti keras praktik penguasaan uang pajak dan retribusi masyarakat oleh oknum bendahara maupun aparat desa untuk kepentingan pribadi, serta tunjangan perumahan DPRD Rp4,43 miliar yang dinilai cacat hukum. Menurutnya, jika uang yang dipungut dari masyarakat kemudian dikuasai atau digunakan untuk kepentingan pribadi, bukan lagi persoalan ringan yang cukup diselesaikan secara administratif.
“Tidak semua temuan audit boleh dianggap selesai hanya dengan pengembalian uang, sebab apabila terdapat bukti penyalahgunaan kewenangan dan perbuatan melawan hukum, proses pidana wajib berjalan. Penegakan hukum tidak boleh tajam ke bawah, tetapi tumpul terhadap pejabat yang memiliki kewenangan,” ungkapnya.
Zulfikran meminta Wali Kota Tidore Kepulauan bersikap terbuka dan tidak defensif menghadapi sorotan publik atas carut-marut laporan keuangan daerahnya. Pemerintah daerah, katanya, dituntut membuka secara transparan nilai keuangan yang telah dipulihkan serta menjatuhkan sanksi tegas kepada para pimpinan OPD yang lalai.
“Yang jauh lebih penting adalah memastikan seluruh uang daerah kembali, sistem pengawasan diperbaiki total, dan ada konsekuensi tegas bagi pejabat yang terbukti melanggar aturan. Jangan sampai laporan audit BPK hanya menjadi dokumen rutinitas tahunan, sementara indikasi praktik penyimpangan yang sama terus berulang,” tutupnya.
***
