Mimbartimur.com – Audit Badan Pemeriksa Keuangan () Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Tahun Anggaran 2025 menelanjangi rapuhnya tata kelola anggaran daerah. Laporan Hasil Pemeriksaan () atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan tersebut memotret deretan penyimpangan yang berlangsung masif, mulai dari proyek fisik kekurangan volume, denda keterlambatan yang dibiarkan menguap, pungutan pajak salah sasaran, hingga pembagian insentif tanpa dasar hukum dan penyelewengan uang rakyat oleh oknum aparatur.

Temuan ini menjadi cerminan nyata lemahnya kontrol Pengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Kelalaian dan pembiaran yang terus berulang membuka lubang kebocoran serta potensi kerugian daerah bernilai miliaran rupiah.

Proyek Fisik Bermasalah dan Denda yang Mengendap
Sektor belanja modal gedung, bangunan, dan infrastruktur jalan menjadi titik rawan ketidakpatuhan. Uji petik fisik yang dilakukan bersama dinas teknis, konsultan pengawas, dan Inspektorat menemukan pola berulang yakni pekerjaan molor melewati batas kontrak tanpa penagihan denda, serta pencairan dana yang tidak sebanding dengan progres riil di lapangan.

Sebanyak lima paket pekerjaan gedung dan bangunan pada tiga satuan kerja terlambat rampung sesuai jadwal, tetapi denda keterlambatan senilai total Rp488.731.195,65 belum diproses dan disetorkan ke Kas Daerah. Rinciannya meliputi Pembangunan Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang () sebesar Rp283.614.864,75; Pembangunan Labkesmas serta Rehabilitasi Puskesmas Talagamori di Dinas Kesehatan sebesar Rp138.668.472,52; serta Pembangunan Gedung Poli Rawat Jalan dan Gedung UTD di Rumah Sakit Daerah (RSD) sebesar Rp66.447.858,38.

Masalah belum berhenti di sana, mencatat kekurangan volume pekerjaan pada 14 paket Belanja Modal Gedung dan Bangunan di tujuh dengan nilai keseluruhan Rp655.759.060,08. Dari paket yang telah dibayar lunas 100 persen, terdapat kelebihan pembayaran Rp65.606.222,39, terbesar pada Dinas Kesehatan (Rp55,82 juta), Dinas Pendidikan (Rp5,08 juta), dan Dinas Perpustakaan (Rp4,71 juta). Sementara pada paket yang belum lunas, potensi kelebihan pembayaran mencapai Rp483.955.487,85 yang didominasi Dinas Kesehatan (Rp449,25 juta) dan RSD (Rp31,27 juta).

Cacat fisik juga merembet ke pos Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi. Pemeriksaan terhadap empat paket infrastruktur jalan dan pengaman pantai menemukan kelebihan pembayaran yang belum dikembalikan ke Kas Daerah sebesar Rp355.316.418,78. Porsi terbesar berada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) pada proyek Rekonstruksi Krib Pengaman Talud/Pantai Desa Maidi senilai Rp288.401.452,87, disusul Dinas Perhubungan pada proyek Timbunan Areal Terminal Payahe sebesar Rp66.914.965,91.

Tunjangan DPRD dan Insentif Pajak Tanpa Payung Hukum
Penyaluran tunjangan perumahan wakil rakyat dan insentif pemungutan pajak juga luput dari ketertiban aturan. Realisasi Tunjangan Perumahan bagi tiga Pimpinan dan 22 Anggota DPRD sepanjang 2025 menyedot anggaran Rp4.438.000.000,00. Namun, besaran tunjangan bulanan tersebut hanya berpayung pada Keputusan Wali Kota Nomor 1.9 Tahun 2025 dan belum dituangkan dalam Peraturan Wali Kota (Perwali) sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023. Lebih jauh, penetapan angka tunjangan itu tidak ditopang kajian harga sewa wajar dari survei maupun penilai independen, melainkan sekadar kesepakatan internal.

Praktik serupa terjadi pada distribusi insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah yang mengalir dari Bapenda langsung ke rekening pribadi Bendahara Penerimaan di teknis. Pencairan tersebut berjalan tanpa Keputusan Wali Kota yang merinci nama penerima dan besaran hak tiap pegawai. Uang insentif ditarik tunai oleh bendahara dari rekening pribadinya lalu diserahkan kepada Kepala Dinas untuk dibagikan secara mandiri tanpa daftar nominatif atau bukti penerimaan yang sah. Selain itu, insentif dicairkan sekaligus pada pertengahan Desember 2025 berdasarkan data per 16 Desember 202 menyalahi Peraturan Wali Kota Nomor 39 Tahun 2024 yang mewajibkan pembayaran berkala setiap triwulan.

Taksi Tanpa Bukti Resmi dan Konsultan Tumpang Tindih
Di pos belanja barang dan jasa, lemahnya verifikasi kembali terlihat. Pertanggungjawaban biaya taksi perjalanan dinas luar daerah pada sembilan senilai Rp142.087.000,00 tidak disertai bukti bayar atau invoice resmi dari penyedia jasa transportasi. Meski sebagian besar telah dikembalikan setelah proses klarifikasi, sisa kelebihan pembayaran masih mengganjal di Sekretariat DPRD sebesar Rp6.471.000,00 dan Dinas Perhubungan sebesar Rp3.584.000,00.