Meski putusan peradilan tersebut menguji keabsahan izin, status hukum sekitar 300 ribu metrik ton bijih nikel yang disebut Anatomi Pertambangan Indonesia (API) sebagai sitaan negara justru masih abu-abu. Hingga kini, nomor putusan atau penetapan resmi yang memastikan apakah material itu berstatus sitaan titipan, rampasan negara, atau sah beralih ke pemegang IUP baru belum pernah dibuka ke publik, termasuk oleh kepolisian.
Kejanggalan merembet pada kewajiban jaminan reklamasi PT WKM yang ditetapkan Dinas ESDM Maluku Utara senilai Rp13,45 miliar untuk periode 2018–2022, namun tercatat baru terbayar Rp124,12 juta pada 2018. Sebaliknya, KATAM Maluku Utara pada Januari 2026 mengklaim perusahaan telah melunasi jaminan reklamasi hingga 2027 sebesar Rp13,3 miliar dan Rp7,45 miliar, sehingga memicu silang data yang hanya bisa dibuktikan lewat rekening resmi negara.
Di sisi lain, Koordinator KATAM Muhlis Ibrahim menilai penjualan ore pada 2021 tidak melawan hukum karena mengantongi Surat Persetujuan Penjualan dari Gubernur Maluku Utara saat itu, Abdul Gani Kasuba, Nomor 543/1032/6 tertanggal 19 Juli 2018. Dalam pembelaannya, PT WKM disebut sebagai pemegang IUP sah dan telah menyetor royalti sekitar Rp4,5 miliar ke kas negara.
Ironisnya, Muhlis adalah pihak yang pada Februari 2025 lalu justru mempersoalkan penjualan ore tersebut sebagai aset negara dengan taksiran kerugian daerah mencapai Rp30 miliar. Sementara itu, pihak PT WKM melalui Hendra PS memilih irit bicara dan hanya membenarkan bahwa proses penyelidikan kepolisian masih berjalan.
Melihat tumpang tindih dokumen serta inkonsistensi pernyataan para pihak, API dan LSM Pelta Maluku Utara menegaskan tidak akan mengendurkan pengawasan terhadap kasus tambang di Halmahera Timur ini. Kedua lembaga tersebut menuntut keterbukaan alat bukti secara utuh agar aset negara dan kelestarian lingkungan tidak menjadi korban kompromi hukum.
***
