Mimbartimur.com – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan Pengurus Wilayah Gerakan Pemuda Ansor Maluku Utara turut berpartisipasi dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) GP Ansor yang berlangsung pada 17-19 Oktober 2025 di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Dengan tema besar “Gerakan Ekonomi Rakyat,” Rakernas ini merupakan langkah nyata Ansor dalam mewujudkan kemandirian umat dan memperkuat peran sosial organisasi di seluruh Indonesia.

Acara Rakernas resmi dibuka oleh Menteri Koordinator Perekonomian Zulkifli Hasan, dihadiri oleh sejumlah tokoh nasional, termasuk Menteri Pertanian, Menteri Desa PDTT, serta Direktur Bank Syariah Indonesia (BSI). Para pembicara menekankan pentingnya peran organisasi kepemudaan dalam membangun ekonomi desa dan menciptakan lapangan pekerjaan berbasis gotong royong.

Ketua Umum PP GP Ansor, Addin Jauharudin, menegaskan bahwa gerakan ini akan diwujudkan melalui pembentukan kelompok usaha gotong royong, khususnya di sektor peternakan ayam terpadu. “Melalui kelompok usaha ini, GP Ansor akan mendorong pertumbuhan ekonomi desa dan menciptakan lapangan kerja di 22.800 desa dan kelurahan di seluruh Indonesia,” jelas Addin.

Fokus Rakernas: Penguatan LBH Ansor untuk Keadilan Sosial

Sebagai bagian dari Rakernas, sesi khusus LBH Ansor se-Nusantara memberikan wadah bagi ketua-ketua LBH wilayah untuk membahas Rencana Strategis Nasional (Renstra) dan percepatan pembentukan LBH di tiap wilayah dan cabang. Agenda ini menekankan bahwa Ansor tidak hanya berfokus pada kaderisasi dan ekonomi, tetapi juga sebagai benteng hukum bagi masyarakat yang membutuhkan.

Ketua LBH GP Ansor Maluku Utara, Zulfikran Bailussy, memberikan apresiasi terhadap arah perjuangan Ansor yang menyatukan ekonomi kerakyatan dengan gerakan keadilan sosial. “Rakernas ini menegaskan bahwa kemandirian ekonomi tidak dapat terpisah dari keadilan. LBH Ansor siap berada di garis depan untuk memastikan rakyat kecil-petani, nelayan, pekerja, dan pelaku UMKM-tak hanya memiliki kesempatan ekonomi, tetapi juga perlindungan hukum,” ujarnya.

Sebagai tindak lanjut dari Rakernas, LBH Ansor Maluku Utara berencana membentuk Cabang LBH Ansor di delapan kabupaten/kota di Maluku Utara. Langkah ini bertujuan untuk memperluas akses keadilan bagi masyarakat yang tergolong lemah secara hukum (kaum mustadhafin), tanpa membedakan suku, ras, atau agama.

LBH Ansor Maluku Utara berkomitmen untuk menjadi rumah keadilan. “Ansor harus hadir bukan hanya saat doa dan mars, tetapi saat rakyat membutuhkan pembelaan dan harapan,” tegas Zulfikran.

Dengan semangat dari Rakernas Bandung, Pengurus Wilayah GP Ansor Maluku Utara dan LBH Ansor Maluku Utara kembali ke daerah dengan amanah besar: menggerakkan ekonomi rakyat, memperkuat keadilan sosial, dan memastikan Ansor berperan aktif dalam kehidupan umat.

***