Mimbartimur.com – Pemerintah Provinsi Maluku Utara berkomitmen penuh memastikan seluruh pelaksanaan proyek pengadaan barang dan jasa berjalan akuntabel, bersih, dan berintegritas. Guna menyukseskan visi Gubernur Sherly Tjoanda tersebut, Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) menggandeng Aparat Penegak Hukum (APH) sebagai tim pendamping.
Kepala BPBJ Maluku Utara, Hairil Hi. Hukum, menegaskan bahwa pelibatan eksternal dari unsur penegak hukum menjadi instrumen penting untuk meminimalisasi potensi penyimpangan administratif maupun hukum. Langkah preventif ini dipaparkan langsung dalam rapat kerja bersama Komisi III DPRD Malut di Sofifi, Senin (11/8/2025).
Dalam draf R-APBD TA 2026, BPBJ Malut mengusulkan dua program prioritas, yakni kebijakan pelayanan pengadaan serta program penunjang urusan pemerintahan daerah. Program tersebut membawahi sub-kegiatan vital seperti pengelolaan tender, digitalisasi LPSE, pembinaan kapasitas SDM, hingga advokasi hukum.
“Fokus kami di tahun 2026 adalah memenuhi jumlah pejabat fungsional pengelola pengadaan barang dan jasa sesuai rekomendasi Kemenpan-RB, memberikan bimbingan bagi pelaku pengadaan, serta mendorong tunjangan yang layak bagi personel BPBJ,” tegas Hairil di hadapan anggota dewan.
Merespons usulan tersebut, Anggota Komisi III DPRD Malut, Iswanto, menyatakan dukungannya untuk mengawal anggaran tersebut ke Badan Anggaran (Banggar) DPRD. Namun, legislatif meminta dokumen tertulis terperinci yang memuat payung hukum dan aspek regulasi formal terkait usulan penyesuaian nilai tunjangan staf.
Rapat kerja ini mempertegas sinergi taktis antara BPBJ dan Komisi III DPRD dalam membangun ekosistem pengadaan yang sehat dan berkesinambungan. Penambahan kuota pejabat fungsional teruji diharapkan mampu mendongkrak indeks efisiensi belanja modal dan ketepatan penggunaan anggaran daerah.
Kolaborasi kelembagaan ini diproyeksikan menjadi fondasi kuat bagi pelaksanaan pengadaan logistik pemerintah yang jauh lebih profesional dan transparan. Implementasi sistem bersih ini linier dengan visi akselerasi pembangunan berkualitas yang diusung oleh Kepala Daerah Maluku Utara.
