Mimbartimur.com – Pemerintah Provinsi Maluku Utara kian agresif mematangkan cetak biru pembangunan kawasan perikanan terintegrasi berbasis kelautan. Langkah nyata diwujudkan lewat ekspansi Program Kampung Nelayan Merah Putih sebagai ujung tombak penerapan konsep ekonomi biru di wilayah kepulauan tersebut.
Kemajuan strategis ini dipaparkan langsung oleh Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, dalam acara puncak Hari Ulang Tahun (HUT) ke-53 Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) di Ternate, Kamis (11/6). Program ini mengalami lonjakan jangkauan signifikan dari 6 lokasi pada tahun lalu menjadi 30 lokasi di tahun 2026.
Gubernur Sherly menjelaskan, perluasan ini bertujuan mengubah pola kerja sektor perikanan daerah dari sekadar penangkapan tradisional menjadi sistem rantai pasok hulu-hilir yang terintegrasi. Setiap kawasan binaan nantinya akan dipasok fasilitas penunjang guna memangkas kerugian operasional para nelayan lokal.
Pemerintah daerah mengonfirmasi akan membangun Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN), fasilitas cold storage berkapasitas 10 ton, serta pabrik es 3 ton di tiap titik. Fasilitas ini disiapkan untuk menjaga mutu kesegaran komoditas dan menstabilkan harga jual di tingkat dasar.
“Dengan adanya sarana ini, hasil tangkapan tetap terjaga kesegarannya lebih lama. Dampaknya langsung terasa, kualitas ikan terjaga, dan harga yang diterima nelayan di tingkat dasar bisa lebih stabil,” tegas Gubernur Sherly dalam arahannya di hadapan ratusan kader HNSI.
Tidak hanya fokus pada infrastruktur fisik, Pemprov Malut turut menggandeng pihak penyerap hasil (off-taker) swasta di setiap kawasan produksi. Kehadiran off-taker ini berfungsi sebagai instrumen jaminan pasar yang berkelanjutan bagi seluruh produk perikanan yang dihasilkan masyarakat pesisir.
Di sektor penunjang, Dinas Pekerjaan Umum diinstruksikan mempercepat pengaspalan akses jalan yang menghubungkan wilayah pesisir dengan pelabuhan utama. Langkah intervensi konektivitas darat-laut ini dinilai krusial guna memangkas biaya logistik serta mempercepat distribusi komoditas tangkapan ke pusat kota.
Ketua Umum DPP HNSI, Herman Herry, menyambut positif kebijakan berbasis ekonomi biru tersebut dan menegaskan komitmen organisasi sebagai mitra strategis pemprov. Menurutnya, HNSI siap mengawal kebijakan tata kelola laut yang berkelanjutan demi mendongkrak taraf hidup dan kesejahteraan keluarga nelayan.
Sebagai aksi nyata pembuka, peringatan HUT HNSI ini diawali dengan Gerakan Nasional Bersih Laut di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate bersama komunitas Pandawara Group. Aksi kolaboratif ini menjadi simbol penting penguatan kesadaran lingkungan sebagai fondasi utama kesuksesan industri perikanan Maluku Utara.
***
