“Kalau tidak salah jumlahnya sekitar tiga puluhan lebih, nanti saya cek lagi untuk memastikan jumlahnya berapa. Jadi saya tegasakan lagi, gaji yang dipotong bendara itu untuk membiaya honor yang belum mengantongi SK”, ungkapnya.
Selain itu, Fauji menjelaskan pembayaran upah honorer saat ini sudah dilakukan setiap bulan layaknya pegawai negeri sipil (PNS) paska dilantik. Kebijakan itu dilakukan guna memperhatikan kesejahteraan pegawai dilingkup dinas pertanian.
“Sekarang sudah dibayarkan setiap bulan dimasa saya menjabat, kalau dulu dibayarkan triwulan. Namun nilai tetap disesuaikan dengan kemampuan keuangan yang sudah difinalkan dalam pembahasan APBD”, jelas Fauji.
Terkait kebijakan kenaikan gaji honorer Walikota, kata Fauji pihaknya belum bisa tindaklanjuti mengingat anggaran dinas pertanian menggunakan APBD tahun 2023. Kebijakan itu akan diusulkan dalam pembahasan APBD perubahan.
“Kebijakan itu dirapatkan sejak Januari lalu, artinya anggaran untuk tahun 2024 sudah ditetapkan. Pada prinsipnya tetap ditindaklanjut, tapi itu akan diusulkan dalam pembahasan APBD perubahan akan datang”, tutupnya.
***
Tinggalkan Balasan Batalkan balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.