Sementara itu, pada paket jasa konsultansi perencanaan dan pengawasan di Dinas dan Dinas Kesehatan, tenaga ahli ditemukan menangani lebih dari tiga paket pekerjaan dengan jadwal tumpang tindih (overlap). Pelanggaran batas penugasan ini memicu kelebihan pembayaran Biaya Langsung Personel (BLP) pada Dinas yang belum kembali ke Kas Daerah sebesar Rp103.445.000,00, terdiri dari konsultan perencana Rp28.874.250,00 dan konsultan pengawas Rp74.570.750,00.

Pajak Aset Daerah, Uang Tertahan, dan Piutang Macet
Sektor pendapatan daerah juga diwarnai kekeliruan penetapan hingga penyalahgunaan dana. Bapenda menerbitkan 221 SPPT PBB-P2 atas rumah dinas yang berstatus Barang Milik Daerah (BMD) dan seharusnya dikecualikan sebagai objek pajak. Kesalahan ini membebani Wajib Pajak Rp13.411.477,00, dengan Rp10.009.879,00 (155 SPPT) di antaranya sudah telanjur dipungut dan dibayar lunas.

Di tingkat desa, pemungutan PBB-P2 tahun 2025 berjalan tanpa Surat Keputusan penunjukan resmi dari Bapenda. Uji petik menemukan penerimaan PBB-P2 senilai Rp14.587.874,00 yakni, dari Desa Selamalofo (Rp12.466.122,00) dan Desa Nuku (Rp2.121.752,00) tidak masuk ke Kas Daerah hingga tutup tahun anggaran. Dana tersebut justru sempat berada dalam penguasaan pribadi Kepala Desa Selamalofo dan perangkat Desa Nuku sebelum akhirnya disetorkan ke Kas Daerah pada akhir Februari 2026.

Penyimpangan juga terjadi di Dinas Lingkungan Hidup (DLH), di mana retribusi pelayanan persampahan sebesar Rp6.664.000,00 yang dipungut dari warga tidak disetorkan ke Kas Daerah dan dipakai untuk kepentingan pribadi oleh Bendahara Penerimaan DLH. Di Disperindagkop UKM, potensi retribusi sewa kios pasar hilang sebesar Rp12.779.348,75 akibat kesalahan cetak kartu pelayanan yang memakai tarif bulanan (360 hari) alih-alih harian sesuai Perda (365 hari), ditambah potensi piutang retribusi sewa gudang tak tertagih Rp1.658.920,00.

Pada layanan pas masuk Pelabuhan Rum di Dinas Perhubungan, pencatatan transaksi di dashboard aplikasi MKP Mobile (Rp379.339.000,00) tidak sinkron dengan saldo yang masuk ke Kas Daerah (Rp377.479.490,00), menyisakan selisih minimal Rp1.859.510,00 karena belum ada rekonsiliasi rutin antara Dinas Perhubungan dan PT BPD Maluku Malut Cabang Tidore. Di sisi lain, piutang macet menumpuk tanpa penagihan maksimal lewat Surat Teguran maupun Surat Paksaan, penyisihan piutang pajak macet mencapai Rp1.015.690.498,00 (terbesar PBB-P2 sejak 2013 senilai Rp991,41 juta) dan penyisihan piutang retribusi macet menembus Rp2.953.799.918,84, termasuk tunggakan sewa ruko Rp1,14 miliar dan retribusi rumah dinas Rp1,36 miliar.

Tenggat 60 Hari Menanti Ketegasan Pemkot
Menyikapi temuan tersebut, RI menerbitkan rekomendasi resmi agar Wali menindaklanjuti seluruh persoalan secara terukur. Wali Kota diminta menginstruksikan Pengguna Anggaran di Dinas , Dinas Kesehatan, BPBD, Dinas Perhubungan, dan RSD untuk menarik kembali kelebihan pembayaran fisik, kelebihan bayar konsultan, serta denda keterlambatan proyek yang bernilai miliaran rupiah ke Kas Daerah.

Selain itu, Sekretaris DPRD diminta menyusun rancangan Peraturan Wali Kota terkait Tunjangan Perumahan DPRD berlandaskan penilaian harga wajar dari penilai independen. Kepala Bapenda diperintahkan menyetop pungutan PBB-P2 atas aset BMD, menerbitkan SK resmi petugas pemungut desa, serta mengajukan SK Wali Kota yang sah untuk penyaluran insentif pajak. Inspektur Daerah juga diminta mengawal ketat pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi sekaligus memproses Tuntutan Ganti Rugi (TGR).

Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Pemerintah wajib menindaklanjuti rekomendasi BPK paling lambat 60 hari setelah diterima.

Artikel dan infografis ini merupakan hasil review atas Laporan Keuangan BPK RI Perwakilan Maluku Utara, Nomor: 13.A/T//DJPKN-VI.TER/PPD.01/05/2025, Tertanggal 26 Mei 2026. ***