Mimbartimur.com – Di bawah bayang-bayang gedung pencakar langit Jakarta, ribuan sarjana pendidikan baru saja menanggalkan toga mereka.
Namun, alih-alih disambut kepastian karier, mereka justru berhadapan dengan realitas pahit, yakni ijazah Sarjana Pendidikan (S.Pd.) yang diperjuangkan dengan biaya puluhan juta kini mengalami devaluasi nilai yang amat drastis.
Gelar sarjana pendidikan kini seolah menjadi “kertas administratif” dengan daya tawar ekonomi yang lebih rendah dibanding profesi tanpa kualifikasi akademik.
Surplus Lulusan vs Kelangkaan Formasi: Pabrik Pengangguran? Data awal tahun 2026 menunjukkan bahwa jumlah pengangguran lulusan universitas di Indonesia masih tertahan di angka kritis, melampaui 1 juta orang.
Di Jakarta, fenomena ini diperparah oleh masifnya LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan) yang terus memproduksi ribuan lulusan S.Pd. setiap semester.
Masalahnya, kuota penerimaan ASN dan PPPK di lingkungan Pemprov DKI Jakarta sangat terbatas, memaksa para sarjana ini mengantre di sekolah-sekolah sebagai honorer dengan posisi tawar yang nol besar.
Paradoks Anggaran yang menimbulkan perut kenyang namun otak melarat kritik paling tajam muncul saat kita membedah prioritas anggaran negara tahun ini.
Pemerintah begitu bersemangat menggelontorkan triliunan rupiah untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun, kebijakan ini justru memunculkan kontradiksi yang menyakitkan jika kita membandingkan nilai ekonomi di lapangan.
Bayangkan sebuah ironi di sekolah negeri Jakarta ialah seorang tenaga lapangan atau petugas distribusi program MBG yang berkualifikasi SMA, kini bisa mengantongi pendapatan stabil di kisaran Rp4,5 juta hingga Rp5 juta per bulan sesuai standar upah operasional.
Angka ini setara dengan pendapatan staf administrasi swasta atau bahkan kurir logistik yang bekerja di jalanan ibu kota. Sementara itu, tepat di dalam ruang kelas, seorang guru honorer pemegang ijazah S.Pd.
yang memikul beban kognitif dan moral mendidik generasi bangsa, seringkali hanya menerima honor “tanda terima kasih” sebesar Rp300.000 hingga Rp1,5 juta per bulan.
“Anak didik kami memang kenyang dengan makanan bergizi dari negara, tapi gurunya ‘kelaparan’ karena ijazah sarjananya tidak cukup untuk membayar kontrakan di Jakarta. Kami diminta mencetak generasi emas, tapi dihargai dengan perak—bahkan perunggu,” keluh seorang guru honorer di Jakarta Timur yang enggan disebutkan namanya.
Devaluasi Ijazah dan “Credential Inflation”, Kini ijazah S1 Pendidikan tidak lagi cukup. Dengan masifnya kuota Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang mencapai 808.000 peserta pada 2026, ijazah S.Pd.
Tanpa sertifikat pendidik (Serdik) kini dianggap “setengah matang”. Tanpa Serdik, gelar S.Pd. hanya dihargai sebagai syarat masuk level rendah dengan gaji yang jauh di bawah upah buruh panggul.
Akibatnya, terjadi “pelarian profesi” besar-besaran di Jakarta, di mana lulusan pendidikan lebih memilih bekerja sebagai customer service atau sales demi upah yang lebih manusiawi.
Seorang pengamat kebijakan pendidikan menambahkan, “Negara seolah lebih peduli pada apa yang masuk ke perut siswa daripada apa yang masuk ke otak mereka melalui kesejahteraan pengajarnya.”
Bagaimana mungkin kualitas SDM unggul tercipta jika “mesin” penggeraknya dibiarkan bekerja dalam kondisi malnutrisi finansial di kota dengan biaya hidup tertinggi di Indonesia?
Kesimpulan yang tidak lain adalah mencetak pengangguran bergelar. Devaluasi ijazah S.Pd. di Jakarta adalah bukti nyata gagalnya pemerintah dalam menyelaraskan ambisi politik dengan martabat profesi guru.
Jika anggaran triliunan rupiah bisa ditemukan untuk program populis seperti makan gratis, namun “raib” saat bicara tentang upah layak bagi pendidik, maka kita sedang menyaksikan penghancuran sistemik terhadap profesi guru.
Jakarta boleh saja bermimpi menjadi kota global, namun selama ijazah sarjananya dihargai lebih rendah dari upah harian lepas petugas logistik, mimpi itu hanyalah fatamorgana di atas penderitaan para pengabdi.
Oleh : Andrian Alfaozan
